MADANG (PT) – Provinsi Papua terus berupaya mewujudkan keinginannya menjadi pintu gerbang Pasifik bagi Indonesia dan kawasan ASEAN.
Kawasan Pasifik dengan jumlah populasi sekitar 15 juta jiwa ini merupakan pasar potensial bagi Indonesia.
Demi mewujudkan keinginan itu, Pemerintah Provinsi Papua merintis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sister Province dengan salah satu provinsi di Papua New Guinea (PNG), yakni Provinsi Madang.
“Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut Letter of Intent (LoI) yang kita tandatangani di Jayapura beberapa bulan lalu,” ujar Gubernur Papua, Lukas Enembe usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) perdagangan di Smugglers Inn Resort Hotel, Provinsi Madang, PNG, Rabu, (24/7).
Isi MoU itu, jelas Gubernur Enembe, adalah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Madang berkeinginan untuk mendorong hubungan kemitraan dan kerjasama yang baik antara kedua pihak.
Kedua provinsi mengakui pentingnya kesetaraan dan saling menguntungkan bagi kedua provinsi.
Selanjutnya, sesuai dengan hukum dan peraturan di masing-masing pihak kedua provinsi akan membangun kerjasama dalam bidang perindustrian dan perdagangan, pariwisata dan sosial budaya, infrastruktur, perhubungan.
Kemudian pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, karantina, pertambangan, search and rescue dan bidang-bidang lainnya yang disepakati para pihak.
PNG, menurut Gubernur Enembe, adalah pasar potensial untuk komoditi pertanian dan perkebunan Indonesia.
Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan permintaan untuk makanan impor seperti biji-bijian dan daging di PNG karena meningkatnya pertumbuhan populasi, urbanisasi dan pengembangan industri dan perubahan pola makanan.
“Secara khusus, ada peningkatan bertahap dalam konsumsi beras dan telah menjadi makanan pokok di daerah perkotaan dan beberapa daerah pedesaan. Namun, sebagian besar kebutuhan beras diimpor. Diperkirakan impor beras tahunan mencapai 200.000 ton per tahun senilai lebih dari K400 juta. Kita bisa menjadi pemasok beras dan komoditi lainnya di PNG melalui kerjasama dengan Provinsi Madang,” imbuh Gubernur Enembe.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Madang, Peter Yama berharap, selain mengekspor beras, Papua juga bisa bekerjasama dalam hal alih teknologi pertanian, terutama persawahan.
Sebab, sektor pertanian menopang mata pencaharian sekitar 80 persen dari populasi di PNG.
Dari populasi ini, mayoritas adalah petani subsisten yang menanam tanaman tradisional seperti ubi jalar, talas, ubi dan sagu, sementara beberapa terlibat dalam menghasilkan tanaman komersial untuk ekspor seperti kopra, kopi, kakao dan kelapa sawit.
“Saya juga berharap Pemerintah Indonesia melalui Gubernur Enembe bisa berinvestasi di Madang. Kami punya banyak sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan,” ujar Peter Yama.
Peter Yama juga berterima kasih kepada Provinsi Papua yang telah membantu beras sebanyak 50 ton.
Beras ini, menurut Yama didistribusikan kepada sekolah-sekolah di PNG serta salah satu pulau di Provinsi East Britain yang mengalami bencana alam gunung meletus.
Agar kerjasama ini bisa berjalan secara efektif dan efisien, kedua Gubernur sepakat untuk mendorong pemerintah negara masing-masing segera membuka akses transportasi, baik udara maupun laut berikut sarana lainnya seperti imigrasi dan karantina.
Duta Besar Indonesia untuk PNG, Andriana Supandy yang hadir dalam penandatanganan MoU mengatakan, ia telah bertemu dengan Pemerintah PNG dan mendiskusikan kemungkinan dibukanya akses udara dari Papua ke PNG.
Pemerintah PNG, menurutnya menyambut baik hal ini.
Namun karena Pemerintah PNG sendiri kekurangan pesawat, maka PNG berharap Indonesia bisa membuka jalur penerbangan dari Papua ke PNG.
“Saya bersama Gubernur Papua sudah bertemu Komisi V DPR RI untuk menindaklanjuti rencana pembukaan jalur udara ini. Salah satu maskapai milik pemerintah, yakni Citilink akan didorong untuk membuka jalur penerbangan dari Papua ke salah satu provinsi di PNG,” imbuhnya. (ist/rm)
