JAYAPURA (PT) – Untuk mempercepat persiapan pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Provinsi Papua, Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH menunjuk Kepala Kantor Penghubung Provinsi Papua di Jakarta, Alex Kapisa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua menggantikan Daud Ngabalin.
Selain itu, Gubernur juga melakukan penunjukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad sebagai Plt Asisten II Bidang Perekonomian Sekda Papua menggantikan Noak Kapisa yang telah memasuki masa purna tugas di Gedung Negara, Rabu, (31/7).
Dalam arahannya, Gubernur Enembe mengatakan, dalam waktu dekat ia akan melantik pimpinan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang baru dibentuk.
Dimana dari total 51 OPD akan dilebur jadi 35 OPD. Hal ini sesuai dengan Perdasus Nomor 16 Tahun 2018.
“Saat ini masih dalam proses seleksi, tim seleksi masih bekerja. Jadi sementara sama sama jalan, Plt tetap laksanakan tugas sampai proses seleksi selesai dan kita akan lakukan pelantikan,” kata Gubernur Enembe.
Kepada Plt Kadisorda yang baru, Alex Kapisa, Gubernur Enembe menekankan agar segera mempercepat penertiban Instruksi Presiden (Inpres) PON.
“Katanya sudah ada di Presiden, sudah tanda tangan, tapi belum jadi. Jadi, saya kasih tugas (Plt Kadisorda) untuk mempercepat penerbitan Inpres. Kita tidak bisa diam-diam seperti ini, kita bicara PON jadi harus mobile tinggi,” tegas Gubernur Enembe.
Menurutnya, Plt Kadisorda yang lama, Daud Ngabalin dikembalikan ke jabatannya sebagai Kepala Dinas Perumahan kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua.
“Kita kembalikan ke jabatannya semula, karena sesuai aturan tidak boleh rangkap jabatan. Jadi, memang (jabatan Kadisorda) harus diisi oleh orang yang memiliki mobilitas tinggi,” ujar Gubernur Enembe.
Diakui Gubernur Enembe, selama ini yang menjadi hambatan terlambat turunnya Inpres PON salah satunya mungkin karena komunikasi yang kurang pas dengan pemerintah pusat.
“Kita tidak boleh kasar-kasar juga. Cara kita kemarin itu kasar, padahal kita yang minta bantu begitu, tapi kita kasar. Menyebabkan orang pusat banyak tersinggung,” keluh Gubernur Enembe.
Sementara itu, untuk mantan Asisten II Perekonomian, Noak Kapisa yang telah pensiun, rencananya akan ditunjuk sebagai Direktur PT Papua Investasi Mandiri yang merupakan BUMD/perusahaan daerah provinsi Papua.
“BUMD ini yang nantinya akan mengelola 10 persen saham Freeport yang diberikan Inalum,” ungkap Gubernur Enembe.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Olahraga Dan Pemuda Provinsi Papua, Alex Kapisa mengaku, penyelenggaraan PON sebagai harga diri orang Papua.
“Apa yang Gubernur sampaikan dan amanatnya sudah cukup jelas, bahwa harus ada langkah koordinasi yang harus kita lakukan, dengan berbagai pihak, steakholder Papua dan pemerintahan pusat, dalam konteks penyelenggaraan PON XX tahun 2020 di Papua,” jelasnya.
Ada dua hal yang perlu dilakukan yakni komunikasi dan koordinasi serta percepatan payung hukum atau Inpres karena memang Papua membutuhkan payung hukum, Inpres Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PON dan Papernas akan dipercepat.
“Setelah kami evaluasi langkah percepatan dalam tingkat teknis ini masih kurang sehingga, kita harus lakukan langkah cepat,” imbuhnya. (ing/rm)
