JAYAPURA (PT) – Aktifitas perkantoran dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua masih belum normal, pasca aksi massa anarkis pada Kamis, 29 Agustus 2019.
Pasalnya, hampir seluruh isi tiap-tiap ruangan dinas di kantor itu diobrak abrik dan dijarah oleh pengunjuk rasa.
Berbagai peralatan elektronik penunjang operasional pemerintahan Papua raib.
Tak hanya itu, televisi dan komputer turut menjadi sasaran para pelaku penjarahan.
Pemerintah Provinsi Papua pun sangat menyesalkan adanya tindak penjarahan dalam aksi unjuk rasa yang berujung anarkis di Kota Jayapura.
Sekretaris Daerah Papua, TEA Hery Dosinaen mengaku geram dengan ulah para pelaku penjarahan, sebab hampir seluruh ruang kerja di Kantor Gubernur Papua dibobol dan dijarah massa.
Kondisi itu mengakibatkan aktivitas pemerintahan Papua belum dapat berjalan normal.
Diapun berencana akan melakukan pembersihan secara total, pada Selasa, 3 September 2019.
“Semua pegawai akan membersihkan dan melakukan pendataan apa saja yang dijarah maupun dirusak. Nanti data tersebut akan dilaporkan ke Gubernur Papua,” katanya, Senin, (2/9).
Hery mengimbau seluruh warga Papua agar tidak terprovokasi oleh oknum atau pihak tak bertanggung jawab yang bertujuan memecahkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.
Kepada masyarakat, dirinya meminta agar tak ada lagi aksi unjuk rasa di Papua dan terkhusus di Kota Jayapura yang dikhawatirkan disusupi kelompok tertentu demi kepentingan sesaat.
“Kami ingin membuat situasi di tanah Papua tentram dan damai, jadi jangan lagi ada aksi-aksi seperti ini,” harapnya.
Pantauan Papuatoday.com di Jayapura, masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum masuk kerja.
Kondisi Kantor Gubernur Papua mengalami kerusakan akibat aksi anarkis massa.
Sejumlah kaca jendela di kantor itu pecah terkena lemparan batu.
Selain itu, banyak sampah sisa-sisa konsumsi hasil jarahan dari pertokoan berserakan di halaman serta koridor Jalan Soa Siu Dok II, Kota Jayapura.
Terpisah, Assisten II Setda Papua, Muhammad Musaad saat ditemui di kantornya mengatakan, pihaknya masih memfokuskan pembersihan kantor secara menyuluruh.
Akan tetapi, pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap berjalan.
“Kami memang lagi melakukan pembersihan saat ini, tapi saya minta pelayanan kepada masyarakat juga tetap berjalan. Pelayanan ASN tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Musaad meminta ASN melakukan invetarisasi kembali aset kantor yang hilang agar aset yang hilang dapat diusulkan untuk dihapus dari data aset Pemprov Papua.
“Kondisi kantor memang ada beberapa bagian yang terdampak aksi unjuk rasa, ada beberapa yang dirusak pintunya dan barang-barangnya dijarah oleh massa,” ungkapnya.
Pemerintah Papua akan menyurat secara resmi ke kepolisian untuk melakukan pengecekan dan membuat berita acara kehilangan.
Hal ini akan menjadi dasar menghapus data aset Pemprov Papua yang hilang.
“Nanti secara resmi akan kami surati pihak Kepolisian,” katanya. (mt/rm)
