JAYAPURA (PT) – Sebanyak 1.200 orang mahasiswa yang kembali ke Papua menolak menghadiri pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Gedung Negara, Jumat, (13/9).
Rapat koordinasi dan konsolidasi bersama Pemda dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan dalam rangka menyikapi rencana eksodus mahasiswa Papua tersebut dihadiri Ketua MRP Timotius Murib, Ketua DPR Papua Yunus Wonda, Kapolda Papua, Rudolf A Rodja, Ketua FKUB Papua Lipius Biniluk dan Ketua Sinode Se-Papua.
Benyamin Gurik salah satu pengurus KNPI Provinsi Papua mengatakan, dirinya sudah melakukan komunikasi dengan para ketua ikatan mahasiwa di beberapa kota study yang pulang namun, pihak mahasiswa itu menolak untuk menghadiri pertemuan tersebut karena belum ada kata sepakat diantara mahasiswa yang pulang tersebut.
“Saya sempat berkomunikasi dengan mereka tadi malam dan menyerahkan undangan atas kegiatan hari ini, namun mereka memohon maaf karena tidak bisa hadir. Tidak hadir karena para mahasiswa itu belum melakukan diskusi secara internal, dimana ada sebagian mahasiswa yang masih dalam perjalanan pulang ke Papua dan Papua Barat,” katanya.
Untuk itu, kata Gurik, para mahasiswa itu, ingin melalukan diskusi dulu secara internal apa kemauan dan keinginan mereka baru bisa disampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua.
“Mereka juga tidak bisa hadir karena mereka tidak mau menjadi perwakilan dari mahasiswa yang lain, karena kemauan dan keinginan orang per orang harus disampaikan oleh individu masing-masing. Jadi, mahasiswa itu, inginkan pertemuan seperti ini bisa dilakukan jika sudah ada kata sepakat dari mereka (mahasiswa) setelah melakukan diskusi di internal mereka,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, pihaknya hingga kini belum mengetahui keinginan dari para pelajar dan mahasiswa yang memilih meninggalkan kota study-nya untuk kembali ke Papua dan Papua Barat.
Padahal, menurutnya, dirinya mempunyai keinginan untuk bertemu dengan para mahasiswa tersebut.
“Saya sudah mengirim surat undangan kepada para perwakilan mahasiswa yang telah pulang dan pertemuannya hari ini, namun tidak ada yang datang. Mungkin mereka belum mau ketemu dengan kami, tetapi kami akan jadwalkan ulang pertemuan seperti ini,” kata Gubernur Enembe.
Dikatakan, pihaknya akan membangun sejumlah posko untuk menampung para mahasiswa yang tidak bisa kembali ke daerah mereka masing-masing.
Hal ini juga untuk memudahkan pihaknya melakukan komunikasi dengan para mahasiswa tersebut.
“Kami akan koordinasi dengan para mahasiswa tersebut, jangan sampe mereka tinggal terpisah. Nanti kami akan mendengar dari mereka (mahasiswa). Tidak bisa kami memaksakan mereka untuk kembali ke daerah study-nya masing-masing karena kita harus tahu situasi baru kami akan memanggil Kapolri untuk memberikan jaminan kepada mahsiswa,” ujarnya.
Kata Gubernur Enembe, setelah semuanya bisa diselesaikan dengan para mahasiswa itu, ia berharap Kapolri bisa memerintahkan seluruh Kapolda di Indonesia untuk dapat memberikan jaminan keamanan kepada anak-anak Papua yang menempuh pendidikan di luar Papua.
“Jika memang disana ada tekanan, intimidasi, maka ini harus diselesaikan dan harus ada jaminan tertulis. Selain itu, memang sebagian besar mahasiswa dibiayai oleh orangtuanya, kalau biaya dari orangtua ini yang susah untuk dilakukan komunikasi,” katanya.
Untuk itu, Gubernur berharap para bupati-bupati untuk bisa membangun komunikasi dengan para mahasiswa yang telah pulang ke daerah mereka masing-masing terutama mereka yang dibiayai kuliahnya oleh orangtua.
“Jika yang beasiswa itu gampang karena kami punya data,” imbuhnya. (ing/rm)
