JAYAPURA (PT) – Merasa diawasi aparat keamanan menjadi salah satu alasan pulangnya seribu lebih mahasiswa asal Papua dari sejumlah kota studi seperti Surabaya, Manado, Makassar, dan kota lainnya, pasca perlakuan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, pada 16 Agustus 2019 lalu.
Menyusul, aksi protes rasisme yang berujung anarkis di Kota Jayapura, pada Kamis, 29 September 2019 lalu, hingga melumpuhkan aktivitas masyarakat.
Faktor ini pula yang membuat para orang tua dari berbagai daerah Papua meminta anaknya pulang dari kota studi.
Seperti terkuak dalam laporan sejumlah bupati dari total 29 kabupaten/kota kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam pertemuan dengan Frokopimda, pihak Perguruan Tinggi Negeri dan swasta serta perwakilan mahasiswa dari sejumlah universitas yang digelar di Gedung Negara, Senin, (16/9) malam.
Bupati Yapen, Tonny Tesar misalnya, mengaku mendapat laporan dari mahasiswa Yapen yang berada di sejumlah kota studi.
Mahasiswa Yapen dalam laporannya merasa tak aman berada di kota studi pasca pecahnya unjuk rasa.
“Mahasiswa saya ada 1.961 orang, 830 orang berada di Pulau Jawa, sedangkan sisanya 600 orang tersebar di beberapa kota studi. Saat ini, 130 mahasiswa sudah pulang, sedangkan sisanya saya imbau tetap bertahan,” ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Bupati Nduga.
Ia bakal memulangkan mahasiswanya karena merasa tidak nyaman berada di kota studi.
Ia melaporkan dari 648 mahasiswa asal Nduga di luar daerah, 500 diantaranya telah kembali ke Papua, sedangkan sisanya sedang menunggu proses wisuda.
“Mahasiswa saya pastikan pulang karena merasa tidak aman disana. Lebih baik panggil mahasiswa bicarakan dengan baik,” ucapnya.
Bupati Deiyai, Ateng Edowai mengatakan, adanya penyisiran oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua di Pulau Jawa, menyebabkan mahasiswa meminta pulang.
“Laporan yang saya terima, ada penyisiran dilakukan TNI-Polri di Jawa, mereka (mahasiswa) mau pulang. Di kota studi Pulau Jawa ada sebanyak 338 mahasiswa asal Deiyai,” ungkapnya kepada Lukas Enembe.
“Harus sepakat kalau pulang dengan mempertimbangkan dampak buruknya,” lanjut Edowai.
Sementara itu, Bupati Puncak, Willem Wandik menyebutkan, perasaan tak nyaman juga dirasakan warga di Kota dan Kabupaten Jayapura.
Dari total 500 mahasiswa asal Puncak yang berada di kota studi, 20 diantaranya telah kembali ke Papua.
“Warga di Jayapura takut keluar rumah, apalagi mahasiswa kita di luar sana. Mereka meminta pulang kalau merasa tidak aman, dan kami akan pulangkan,” tukasnya.
Menanggapi laporan para bupati tersebut, Gubernur Lukas Enembe memandang perlu pengecekan lebih lanjut.
Menurutnya, tujuan ditambahnya aparat keamanan ke Papua adalah baik, begitu juga pengawasan mahasiswa di luar daerah.
Namun, Gubernur maklum jika mahasiswa Papua menangkap itu sebagai bentuk intimidasi.
“Itu polisi dan teman-teman dari BIN, mungkin tujuan mereka baik melihat mahasiswa, namun dianggap intimidasi. Saya pikir ini akan kita bicarakan, kalau kita sepakat panggil Kapolri, Kepala BIN, Kapolda-Kapolda, Panglima Kodam untuk solusi masalah ini,” kata Gubernur Enembe.
Karo Ops Polda Papua, Kombes Pol. Gatot Hariwibowo saat ditemui usai pertemuan itu, mengatakan, dugaan intimidasi terhadap mahasiswa masih membutuhkan penelusuran.
“Ini nanti akan disampaikan dan kalau memang benar ada intimidasi, bapak gubernur akan datang ke Jakarta untuk membahas persoalan ini lebih lanjut,” terangnya.
Kombes Gatot memastikan akan melaporkan hasil pertemuan ini kepada Kapolda Papua.
“Tentunya hasil dari pertemuan ini akan saya laporkan ke bapak Kapolda Papua,” imbuhnya. (mt/sri)
