JAYAPURA (PT) – Komitmen masyarakat untuk menjaga Kota Jayapura sebagai rumah bersama, akhirnya terwujud.
Ribuan warga dari bergabai elemen dan pemerintah setempat menggelar deklarasi damai di Lapangan Lantamal X Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kamis, (19/9), sore.
Ini merupakan langkah Pemerintah Kota Jayapura merajut persaudaraan pasca kerusuhan yang meluluhlantakkan ibukota Papua.
Dimana tercatat ratusan unit usaha rusak dan dibakar massa dalam unjuk rasa tolak rasisme yang berujung anarkis, pada 29 Agustus 2019 lalu.
Dalam deklarasi damai, lima poin dibacakan langsung Ondoafi Tahima, Soroma Frans Sibi, untuk sama-sama menjaga kedamaian Kota Jayapura.
Pertama, sepakat menjaga dan menciptakan Kota Jayapura yang aman dan kondusif.
Kedua, sepakat mengajak dan meminta warga membangun harmonisasi hubungan antar suku dan agama di Kota Jayapura.
Tiga, sepakat tidak terprovokasi dengan situasi dan perkembangan atas berbagai peristiwa yang terjadi dan menyikapinya secara arif dan bijaksana.
Keempat, sepakat bahwa siapapun yang datang dan tinggal di Kota Jayapura harus menghormati dan menghargai tatanan adat masyarakat Port Numbay.
Kelima, meminta aparat keamanan untuk memberikan jaminan keamanan bagi warga masyarakat dan penegak hukum.
Wakil Komandan Lantamal X Kolonel Laut (P) Eko Wahyono menyatakan, deklarasi damai ini menjadi tonggak sejarah dalam mewujudkan kedamaian, persaudaraan dan kebersamaan masyarakat menatap masa depan yang lebih baik.
“Torang semua basudara, semoga kegiatan ini mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan dapat diterapkan dalam suatu tindakan nyata. Kita jaga keharmonisan di kota tercinta ini,” ujarnya.
Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI. Irham Waroihan mengharapkan deklarasi damai menjadi penopang kedamaian di Papua.
“Damai itu indah, kita sudah merasakan pahitnya. Harapan saya, mari kita berbenah dan sepakat untuk menjaga dan menciptakan kedamaian di tanah Papua,” imbaunya.
Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Yakobus Marjuki menjelaskan, kehadiran 6.000 BKO Brimob di Papua dan Papua Barat adalah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Kebijakan bapak Kapolda mengeluarkan maklumat unjuk rasa, agar dihentikan sementara. Jadi apabila ada yang masih melakukan unjuk rasa, kita akan tindak tegas demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano menyerukan persatuan dan persaudaraan dalam keberagaman masyarakat.
“Mari kita bangun Papua dengan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ajaknya.
Tomi Mano juga menjelaskan bantuan bagi warga yang terkena musibah dalam unjuk rasa anarkis.
“Bagi warga yang terkena musibah bapak Presiden Jokowi sudah memerintahkan Kementerian Sosial agar memberikan dana Rp 1,21 Miliar. Saya sudah salurkan ke rakyat untuk membantu meringankan beban,” imbuhnya. (mt/sri)
