JAYAPURA (PT) – Fraksi Demokrat DPR Papua menyampaikan bela sungkawa kepada mereka yang menjadi korban insiden yang terjadi di Tanah Papua, baik mahasiswa, masyarakat umum TNI/Polri.
“Semoga arwahnya diterima disisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dna penghiburan dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Kope Wenda, Pelapor Fraksi Demokrat DPR Papua pada Pandangan Umum Fraksi Demokrat terhadap RAPBD Perubahan Provinsi Papua tahun anggaran 2019 dalam Sidang DPR Papua, Kamis, (26/9)
Fraksi Demokrat DPR Papua menyatakan bahwa orang Papua hari ini, telah jatuh, tertimpa tangga.
Artinya, orang Papua ini telah jatuh karena mendapat tindakan rasisme, kemudian tertimpa tangga karena banyak yang ditangkap, ditindak dengan tindakan represif, kemudian diinjak karena kemudian ditetapkan sebagai tersangka serta ada yang ditembak.
Untuk itu, Fraksi Demokrat DPR Papua meminta kepada pihak berwajib harus mencari siapa provokator atau oknum anggota yang lebih dulu menembak yang memicu situasi memanas dalam kasus Wamena dan Waena.
“Mengapa mahasiswa harus didrop ke Waena dan untuk apa poskonya mau ditutup. Harusnya berdialog dengan baik, ketika kita berpandangan negatig terhadap orang lain, maka semua akan berakhir juga dengan negatif. Untuk itu, seharusnya mengedepankan sikap ramah dan senyum kepada semua orang,” tegas Kope Wenda.
Selain itu, Fraksi Demokrat DPR Papua meminta pemerintah dan TNI/Polri harus menghentikan persekusi kepada mahasiswa dan amsyarakat Papua.
“Hentikan penggunaan senjata dalam menghadapi orang Papua dan hentikan persekusi bagi mahasiswa dan aktivis Papua di seluruh Indonesia sehingga jangan sampai lagi terjadi pelanggaran HAM di atas Tanah Papua,” tandasnya.
Fraksi Demokrat DPR Papua meminta harus diberi ruang demokrasi bagi orang Papua untuk dapat bebas berekspresi, aksi demo damai mengeluarkan pendapat di Indonesia.
Terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua, Fraksi Demokrat menilai hingga saat ini belum ada penyelesaian tuntas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM.
“Oleh karena itu, Fraksi Demokrat DPR Papua mendorong pemerintah dan semua pihak untuk segera menyelesaikan kasus-kasus ini secara tutas dan terbuka kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, Fraksi Demokrat DPR Papau meminta kepada pemerintah, TNI dan Polri perlu dibuat instrumen strategi managemen dalam upaya melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papau dan penduduk Papua secara umum, berdasarkan perundang-undangan agar dapat menciptakan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Tanah Papau.
“Yang lebih penting lagi memberikan rasa aman dan damai kepada setiap orang Papau dimana saja orang Papua ada supaya ada kehidupan di atas tanahnya sesuai slogan Papua Tanah Damai,” imbuhnya. (sri/rm)
