JAYAPURA (PT) – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPR Papua dalam rapat paripurna DPR Papua membahas Raperda Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun anggaran 2019, Jumat, (27/9).
Dalam jawaban Gubernur yang disampaikan oleh Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen itu, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR Papua atas kerjasama dalam pembahasan RAPBD Perubahan tahun anggaran 2019.
Dikatakan, postur RAPBD Perubahan 2019 betul-betul diarahkan dalam rangka perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan periode 2019-2024.
“RAPBD Perubahan 2019 ini merupakan semangat dan harapan kita semua antara eksekutif dan legislatif untuk memadukan semua potensi dan daya yang kita miliki untuk bersama-sama dalam satu gerakan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan,” katanya.
Terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR Papua tentang target pendapatan daerah, Gubernur Enembe penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap berpedoman pada hasil evaluasi atas ralisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan II dengan proyeksi pencapaian kinerja terbaik yang dapat diralisasikan dalam tahun 2019, khususnya pos pendapatna yang ditargetkan meningkat yakni penerimaan pendapatan dari sektor pajak daerah, lain-lain PAD yang sah dan bagi hasil pajak.
“Pos pendapatan yang belum tercapai target adalah pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah,” katanya.
Terhadap peningkatan daya serap anggaran, Gubernur Enembe mengatakan, penyusunan RAPB Perubahan 2018 mempertimbangkan tingkat kepentingan dan sisa waktu pelaksanaan APBD 2019 dan capaian target kinerja program dan kegiatan.
Untuk kegiatan yang dibiayai tahun 2019 juga menggunakan formula tahun tunggal dan tahun jamak, dengan meningkatkan pengendalian dan pengawasan baik internal dan eksternal, sehingga dapat dipastikan pelaksanaannya efisien dan efektif, akuntable dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.
Gubernur Enembe mengatakan, terkait bidang pendidikan, Pemprov Papua tetap memprioritaskan peningkatan kualitas SDM.
Terkait program beasiswa dalam dan luar negeri, pemerintah daerah tetap konsisten dan berupaya melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan.
“Terhadap mahasiswa yang melakukan eksodus kembali ke Papua dari beberapa kota studi di Indonesia, akan menjadi perhatian serius kami untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan mahasiswa itu kembali ke kota studi dan dapat belajar sebagaimana program yang dipilih dan ditekuni,” jelasnya.
Lebih lanjut, terhadap proses alih kelola penyelenggaraan pendidikan menengah di Papau, telah dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada peraturan Gubernur Papau tentang Tugas Pembantuan Bidang Pendidikan Menengah di Papua, yang mengatur terkait kewenangan Pemprov Papua dan penugasan keapda kabupaten/kota untuk ikut menyelenggarakan pendidikan menengah, hak-hak guru, kelembagaan pendidikan menengah di kabupaten/kota.
“Ke depan akan dilakukan penataan secara proporsional dan bertahap dengan memperhatikan penyebaran guru secara berimbang, diikuti peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum dan peningkatan sarana prasarana seperti laboratorium, perpustakaan dan sarana penunjang lainnya. Terhadap harapan dewan untuk memperhatikan SMA/SMK yayasan akan dmenjadi perhatian eksekutif,” jelasnya.
Sementara itu, terkait integrasi KPS ke BPJS khususnya proses validasi data Orang Asli Papua, Gubernur Enembe sependapat dengan dewan untuk mengoptimalkan proses validasi data.
“Proses integrasi KPS dengan jaminan kesehatan nasional melalui Kartu BPJS sedang dilakukan secara bertahap sehingga diharapkan proses validasi data OAP dan integrasi KPS ke bPJS tuntas di tahun 2020, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan pelaysanan kesehatan yang berkualitas khususnya OAP,” jelasnya.
Terkait penyelenggaraan PON XX tahun 2020, Gubernur Enembe mengatakan jika Pemprov Papua berkomitmen menjadikan PON sebagai momentum percepatan pembangunan Papau melalui empat sukses yakni sukses penyelenggaraan, prestasi, pembangunan ekonomi dan administrasi.
Untuk itu, kata Gubernur Enembe, semua bertanggungjawab atas terwujudnya sukses sebagai tuan rumah PON XX tahun 2020.
“Pelaksanaan PON bukanlah hajatan pemerintah daerah semata, melainkan seluruh masyarakat Papau. Untuk itu, salah satu prioritas untuk mendukung sukses pelaksanaan PON di bidang perekonomian adalah peningkatan dan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya sektor UKM yang pelakunya adalah sebagian OAP,” jelasnya.
Gubernur Enembe juga menjelaskan terkait pengurangan klaster penyelenggaraan PON dari 5 klaster menjadi 3 klaster dan 1 penyangga, berdasarkan hasil evaluasi terhadap kesiapan masing-masing klaster sehingga pengurangan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan venue pada klaster-klaster yang ditidakan, sedangkan pembangunan infrastrutur pendukung tetap dilanjutkan.
“Untuk memastikan seluruh tahapan persiapan penyelenggaraan PON daat berjalans esuai yang direncanakan, segera akan dilakukan rapat kerja dengan melibatkan DPR Papua, MRP, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta seluruh stakeholder,” paparnya.
Gubernur Enembe memahami adanya anggapan besaran angagran pembangunan beberapa venue yang dipandang kurang adil atau tidak tepat dan menelan anggaran besar, apalagi di saat masyarakat Papua membutuhkan pelayanan kebutuhan dasar yang merata dan berkualitas, sehingga hal itu menjadi perhatian eksekutif.
Untuk kebutuhan RSUD Jayapura, ujar Gubernur Enembe, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Perubahan 2019 menghadapi sisa waktu saat ini hingga Desember 2019.
Mengenai pengadaan alat penunjang radiologi dan lain-lain akan menjadi perhatian eksekutif sesuai prioritas kebutuhan.
“Terhadap renczna perampingan OPD telah berproses secara bertahap sesuai ketentuan, saat ini Pemprov Papau telah menyelesaikan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta dalam proses penyusunan peta jabatan, sebagai prasarat untuk melakukan seleksi pejabat tinggi pratama,” imbuhnya.
Dalam rapat paripurna DPR Papua ini, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize didampingi Ketua DPR Papua, Yunus Wonda. (sri/rm)
