JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua membantah adanya tudingan ketidakadilan dalam memberikan perhatian terhadap pengungsi di Kabupaten Nduga dan Kabupaten Jayawijaya.
Pasalnya, hingga saat ini Pemprov Papua maupun pusat tetap memberikan perhatian sekaligus penanganan terhadap pengungsi di Kabupaten Nduga.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil ProvinsI Papua, Ribka Haluk mengaku, Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Nduga dan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial sampai saat ini terus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Sampai perbatasan kita antar, sampai hari ini kita masih melakukan penanganan yang dilakukan oleh kadistrik. Kita panggil kadistrik untuk belanja dan sama-sama memberikan bantuan,” kata Ribka Haluk, Senin, (21/10).
Ia meminta agar masalah Nduga tidak diprovokasi, sebab pemerintah tetap memberikan pendampingan.
Bahkan, stok sembako di gudang sampai saat ini masih tersedia, pihaknya bekerjasama dengan kepala distrik atau camat dalam mendistribusikan kepada masyarakat.
“Jadi tidak ada yang dibiarkan, hanya selama ini tidak publikasikan, sampai hari ini komunikasi tetap jalan,” tandasnya.
Sementara mengenai adanya keterlibatan aparat dalam mendistribusikan sembako, Ribka Haluk mengaku hanya helikopter milik TNI yang berani terbang ke Nduga.
“Kenapa militer kita ajak bersama-sama turun, karena memang tidak ada tranportasi yang berani ke kabupaten tersebut. Kami datangi maskapai penerbangan dari swasta, tetapi mereka menolak,” tandasnya.
Sebab, katanya, maskapai penerbangan seperti MAV dan AMA tidak berani, walaupun sudah disurati namun maskapai penerbangan tersebut menolak.
“Kami sudah datang ke maskapai penerbangan, tetapi mereka menolak, ada surat penolakan dari beberapa penerbangan, yang berani masuk hanya helikopter milik TNI/Polri, sedangkan penerbangan lain tidak mau karena takut dengan alasan keamanan,” katanya lagi.
Ia pun meminta warga Nduga tak lagi memandang negatif TNI/Polri, sebab aparat keamanan merupakan bagian dari unsur Pemerintah.
Kalaupun ada kesalahan yang pernah dibuat TNI/Polri terhadap warga, kata Ribka, itu adalah ulah oknum.
“Pemerintah kan ada TNI/Polri dan ASN, jadi bukan semua TNI itu lakukan kejahatan, itu salah persepsi seperti itu, itu oknum saja. Jadi, saya coba klarifikasi sedikit kenapa TNI ikut bantu dalam menangkut makanan itu, yah karena alasan transportasi. Jangan semunya itu selalu menyalahkan militer, kalaupun ada yang lakukan kesalahan itu oknum,” tambahnya. (ing/sri)
