JAYAPURA (PT) – Partai Demokrat dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua kecewa dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena tak ada orang asli Papua yang masuk jajaran menteri kabinet periode kedua.
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak mengaku menyesal telah menyumbangkan 100 persen suara rakyat Mamberamo Tengah untuk Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.
“Kami Partai Demokrat Papua kecewa. Kader Partai Demokrat juga tidak masuk Kabinet Indonesia Maju. Bahkan Orang Asli Papua sendiri tidak ada, Jokowi harus jelaskan ini kepada masyarakat Papua,” tegasnya kepada wartawan di Jayapura, Rabu (23/10).
Ham Pagawak yang juga Bupati Mamberamo Tengah ini mengaku, Partai Demokrat menjadi salah satu penyumbang suara terbanyak Jokowi di Papua, karena sesuai perintah kedua DPD Partai Demokrat, Lukas Enembe.
“Tapi kenapa dalam jajaran menteri tidak ada satupun perwakilan Orang Asli Papua, padahal Jokowi menang 93 persen di Papua. Saya salah satu Bupati kader Demokrat yang memberikan dukungan 100 persen suara untuk Jokowi jadi jika hari ini kader demokrat tidak di akomodir, kami sangat kecewa dan menyesal,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Bolly menilai kurang pas dengan penentuan susunan kabinet, karena tidak ada perwakilan asal Papua.
“Ini sejarah yang buruk bagi rakyat. Kami Demokrat Papua akan meminta alasan langsung dari Presiden mengapa tidak memasukkan orang Papua dalam jajaran kabinet,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua I DPD KNPI Papua, Otniel Deda bahwa keterwakilan orang asli Papua dalam kabinet periode kedua harus jelas.
Sebab, Bahlil Lahadalia sebagai Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, bukan Orang Asli Papua dan tidak bisa disebut sebagai representasi Papua.
“Bapak Presiden Jokowi harus adil dan selektif dalam menentukan kursi menteri jatah orang asli Papua sebagai bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat orang asli Papua,” katanya.
Lanjutnya, hak-hak orang asli Papua harus dikembalikan ke orang Papua.
Kalau tidak, maka kepercayaan orang Papua bisa hilang.
“Masih banyak anak-anak asli Papua, kami tentu kecewa dengan Presiden Jokowi,” pungkasnya. (lam/sri)
