JAYAPURA (PT) – Pengelolaan hutan di wilayah Provinsi Papua harus membawa berkah kepada masyarakat asli Papua.
Sebab, masyarakat Papua selama ini belum merasakan manfaat dari kekayaan hutan Papua.
Penegasana itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa ketika membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis Rehabilitasi Lahan dan Kebakaran Hutan Provinsi Papua di Jayapura, Selasa (29/10) malam.
Bahkan, Doren mempertanyakan apakah ada Orang Asli Papua (OAP) yang menjadi pengusaha penggergajian kayu atau sawmill.
“Saya sendiri belum tahu. Saya tanyakan apakah ada orang asli Papua punya somel, katanya tidak ada,” kata Doren.
Untuk itu, Doren dengan tegas minta kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan kabupaten/kota agar ke depan harus bisa mengorbitkan anak-anak asli Papua untuk menjadi pengusaha kayu.
“Dinas Kehutanan coba programkan, berikan masyarakat mesin pemotong kayu, berdayakan masyarakat agar hutan kayu dimanfaatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray mengakui, jika menjadikan Orang asli Papua sebagai pengusaha kayu jadi pergumulan Gubernur Papua, bagaimana orang Papua menjadi tuan di negerinya sendiri.
Oleh karena itu, sejak tahun 2015, Gubernur telah bertemu langsung dengan Menteri Kehutanan untuk meminta agar diberi izin agar orang asli Papua punya sawmill sendiri, namun sampai saat ini, izin dari Kementerian Kehutanan itu belum kunjung diberikan.
Namun demikian, kata Jan Ormuseray, pihaknya terus melakukan pendekatan dengan KPK RI didukung oleh Mitra pembangunan lain untuk melakukan pendekatan dengan Kementerian sehingga diharapkan dalam waktu dekat atau pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo sekarang ini bisa memperhatikan kepentingan masyarakat Papua untuk mendapatkan akses legal, sehingga masyarakat bisa tebang kayu sendiri.
“Jika masyarakat bisa menebang kayu sendiri, tentu dapat meningkatkan kehidupan mereka dan itu menjadi poin penting, maka kami harapkan dukungan dari semua mitra kehutanan, mari kita bersama-sama berjuang agar izin pengelolaan kayu oleh masyarakat adat bisa dikeluarkan Kementerian Kehutanan dalam tahun ini,” pungkasnya. (lam/sri)
