JAYAPURA (PT) – Diduga banyak pelabuhan-pelabuhan tidak resmi atau “pelabuhan tikus” di Papua yang bisa dijadikan pintu masuk keluarnya hasil bumi Papua seperti ikan dan kayu serta tempat masuknya bahan bakar minyak (BBM).
Hal diungkapkan Sekda Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan disela-sela rapat monitoring dan evaluasi MCP Pemerintah Provinsi Papua di Sasana Karya, Kamis (14/11).
“Sampai hari ini banyak infrastruktur seperti pelabuhan belum terdata dengan baik yang digunakan untuk penyelundupan,” kata Sekda.
Untuk mendata keberadaan pelabuhan tersebut, Sekda Hery Dosinaen mengakui, ia telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan serta Bea Cukai maupun Pertamina untuk mengambil data bahan bakar yang didatangkan dari luar Papua.
“Sampai hari ini kita belum tahu pajaknya bagaimana seperti di Freeport sampai hari ini tidak bisa deteksi, jangankan mendeteksi datapun kita tidak miliki,” tandasnya.
“Tahun lalu saya perintahkan Inspektorat untuk menelusuri itu dan mendata BBM yang masuk Papua untuk dijual ke perusahaaan,” sambungnya.
Walaupun saat ini Pemprov Papua telah mempunyai data jumlah pelabuhan yang digunakan sebagai pintu masuknya BBM, kayu, ikan dan hasil lain, namun kabupaten/kota diminta terus mendeteksi pelabuhan tersebut.
“Inilah yang sedang kita kemas atas perintah Gubernur, kami akan membentuk tim melalui pendampingan KPK untuk melakukan konsolidasi lebih intens terhadap hal-hal infrastruktur yang ada,” ujarnya.
Diharapkan dengan adanya data-data tersebut, kata Sekda akan diketahui berapa jumlah BBM maupun kayu yang keluar masuk seperti illegal loging akan diketahui.
Sebab jalurnya atau pelabuhan yang selama ini tidak terdeteksi sudah diketahui semua.
“Tadi malam kita sudah panggil Kabupaten Merauke untuk mengecek keberadaan pelabuhan, ternyata Pemda Merauke juga tidak banyak tahu termasuk perikanan,” ucapnya.
Inspektorat bersama Bappenda serta liding sektor Inspektorat akan membuat satu matriks yang isinya data BBM, Kayu, ikan dan infsrastruktur yang tidak terdeteksi yang berkorelasi dengan peraturanl sehingga dapat bersinergi menjadi satu kesatuan untuk mengoptimalkan PAD.
“Sebenarnya banyak sekali potensi, tetapi sangat disayangkan Bappenda kabupaten/kota mengambil data dari yang diberikan perusahaan, sementara data ini tidak transparan,” imbuhnya. (ing/sri)
