JAYAPURA (PT) – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Hasto Wardoyo mengatakan, grand desain pembangunan kependudukan di Papua mengutamakan kearifan lokal.
Hal tersebut diungkapkan Mantan Bupati Kulon Progo usai melakukan pertemuan dengan Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Papua Sarles Brabar, SE, M, Si kepada wartawan, Senin (18/11).
“Grand desain pembangunan kependudukan itu penting dan perlu, itulah dasar kita kedepan, karena ada grand desain pembangunan kependudukan sesuai dengan kearifan lokal, kami bekerjsama dengan Pemprov Papua pak untuk menyusun grand desain kependudukan di Papua,” Kata Hasto Wardoyo.
Menurutnya, dalam kunjungannya ke Papua untuk meminta masukan tentang kebijakan terkait kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga di Papua.
“Saya mempunyai konsep bahwa prinsipnya tidak bisa membangun nusantara dengan satu ukuran dari Jakarta tetapi digunakan untuk seluruh Indonesia,” ujarnya.
Ia mengatakan, tujuan konsep pembangunan konsep pembangunan keluarga adalah kualitas keluarga, sehingga KB tidak hanya dipersepsikan sebagai kontrasepsi untuk membatasi anak.
Namun, BKKBN ingin meningkatkan kualitas jarak anak.
“Kualitas anak jauh lebih utama, kita ingin tingkatkan disini adalah kualitas SDM agar Papua lebih unggul ke depan,” katanya.
Ia menjelaskan, grand desain ini sudah selesai pada beberapa wilayah di Indoensia.
Sementara untuk Provinsi Papua tinggal mekengkapi data pada beberapa kabupaten didukung dengan data pendataan keluarga.
Untuk langka awal penyusunan grand desain ini, kata Wardoyo akan dimulai pada tahun 2020 dengan melakukan pendataan keluarga sebagai bagian yang menyempurnakan update data sekaligus penyempurnaan data.
“Oleh sebab itu kami ingin mendapat masukan dari tokoh adat dan Forkompimda, sebab grand desain ini sangat penting dalam mengelolah penduduk,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Sekda Papua, Hery Dosinaen mengapresiasi kebijakan BKKBN Pusat terutama program pembangunan kependudukan di Provinsi Papua.
“Kami apresiasi kepala BKKBN yang ingin merekonstruksi kebijakan yang selama ini sentralistik terkait kependudukan dan KB,” katanya.
Sebab, kata Sekda Hery Dosinaen, BKKBN Pusat lebih mengerti lebih mengutamakan kearifan lokal dan tentunya semua kebijakan secara general tidak bisa diterapkan pada semua daerah termasuk Papua.
“Terobosan dari kepala BKKBN untuk merekonstruksikan kebijakan yang sentralistik. Artinya bukan berarti kebijakan pusat tereduksi tetapi setidaknya kebijakan itu harus diaplikasikan ke semua daerah berdasarkan kearifan yang ada terutama di Papua,” imbuhnya. (ing/sri)
