JAYAPURA (PT) – Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Papua tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik venue PON XX Tahun 2020 dalam APBD.
Sekda Papua, Hery Dosinaen mengatakan, anggaran untuk venue PON Tahun 2020 di Papua sudah selesai dianggarkan di tahun 2019.
“Yang kita anggarkan sekarang dalam APBD adalah untuk penyelenggaraan dan atlet yang ditangani oleh KONI dan PB PON,” kata Sekda.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan dan atlet tersebut telah dituangkan dalam APBD induk 2020.
Selain itu, kabupaten/kota yang menjadi tuan rumah (cluster) penyelenggaraan PON juga telah menuangkan dalam APBD induk.
“Yang tentunya didukung alokasi dana dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 490 miliar,” jelasnya.
Dijelaskan, dana untuk PB PON sebesar Rp 2 triliun dan KONI Provinsi Papua sebesar Rp 700 miliar lebih yang bersumber dari dana APBD Provinsi Papua.
“Alokasi anggaran yang diperuntukan untuk PB PON dan KONI disusun berdasarkan grand desain, itu dasar kita menyusun. Atas dasar proposal yang diajukan, namun dirasionalkan berdasarkan grand desain,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, Yohanis Walilo mengatakan, tahun depan Pemerintah tidak mengalokasikan lagi anggaran untuk pembangunan fisik, sebab semua pembangunan fisik dilaksanakan tahun 2019.
“Untuk tahun 2020 kita lebih banyak anggarkan untuk penyelenggaraan, dimana anggarannya akan disalurkan ke PB.PON dan KONI Papua,” jelasnya.
Namun, mengenai berapa total yang dianggarkan untuk biaya pemeliharaan, Walilo mengaku anggaran pemeliharaan sementara dihitung.
“Sementara dihitung, sebab masing-masing venue berbeda-beda, nanti akan ditotalkan, mulai dari pemeliharaan sampai orang yang jaga seperti di Stadion Papua bangkit menyangkut kolam renang semua ada pemeliharaannya,” katanya.
Anggaran itu, kata Mantan Sekda Jayawijaya ini, akan didorong dalam APBD induk 2020 diharapkan data-data ini masuk agar dapat diakomodir.
“Sebab, kalau tidak dianggarkan dalam APBD induk bisa jadi masalah,” ucapnya.
Ia mengatakan pertemuan dengan SKPD yang menangani venue sangat penting untuk melakukan koordinasi sejauh mana perkembangan pembangunan venue pada empat cluster dan kabupaten penyangga.
“Jadi yang hadir hari ini Disorda, PU dan Kabupaten Timika, mereka melaporkan progress keuangan maupun fisik. Dari laporan ini kami rekap sampai Oktober, kami akan laporkan ke Pak Gubernur,” tandasnya.
Setelah pembangunan fisik selesai akan dilanjutkan dengan pembangunan lain misalnya stadion utama, perlu ada pembangunan interior, pemasangan kabel.
“Hampir semua pembangunan venue ada pemasangan kabel, sehingga membutuhkan waktu banyak dan pembiayaan,” imbuhnya. (ing/sri)
