JAYAPURA (PT) – Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Se-Provinsi Papua membenahi sistem administrasi perkantoran dan keuangan, agar fungsi kader PKK sebagai motivator, perencana, pelaksana, pendamping dalam mendekatkan pembangunan kepada masyarakat melalui kelompok dasawisma dapat terwujud.
Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan dan SDM (Sumber Daya Manusia), Johana OA Rumbiak, SE, M.Si yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, ketika membuka Jambore Kader PKK Se-Provinsi Papua tahun 2019 di Halaman Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (26/11).
Gubernur mengatakan, gerakan PKK adalah salah satu upaya pemberdayaan masyarakat melalui keluarga dengan menanamkan nilai etika, norma dan budaya bangsa serta kecerdasan bagi anggota keluarga sejak dini.
“Diharapkan keluarga dapat menjadi wahana yang tangguh bagi terwujudnya ketahanan nasional untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Gubernur.
Menurutnya, Tim Penggerak PKK melalui kader-kader PKK yang tersebar di seluruh kampung dan kelurahan, bahkan sampai dengan kelompok Dasawisma, telah berupaya untuk meningkatkan motivasi dan peran serta masyarakat untuk tercapainya tujuan pembangunan yakni sesuai dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yakni Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan melalui 10 Program Pokok PKK.
Jambore Kader PKK Provinsi Papua tahun 2019 kali ini, ujarnya, dengan mengusung Tema Tingkatkan Kinerja Kader PKK melalui Administrasi PKK, yang salah satu adalah upaya untuk meningkatkan motivasi dan peran serta para kader dalam pembangunan melalui penataan administrasi yakni administrasi PKK.
Ia menjelaskan, kegiatan ini sejalan dengan visi pembangunan di Provinsi Papua karena Tim Penggerak PKK melalui kader-kadernya yang ada di seluruh pelosok tanah Papua telah bekerjasama dengan pemerintah secara berjenjang, untuk menggerakan masyarakat khususnya keluarga dalam penataan administrasi dengan memberikan pemahaman kesadaran tentang manfaat penataan administrasi dimulai dari semua aktivitas yang dilakukan.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Papua, Ny. Yulce W. Enembe mengatakan, pihaknya terus mendorong kader-kader PKK meningkatkan keterampilannya, karena di Provinsi Papua juga mengalami hal yang sama, sehingga kalau bisa kader-kader PKK di kabupaten dan kota harus dikuatkan, supaya PKK kedepan tak akan hilang.
Yulce menuturkan, Jambore ini dihadiri kader PKK dari 14 dari 29 Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Papua.
Yakni Kota Jayapura, Merauke, Nabire, Lanny Jaya, Biak Numfor, Keerom, Kepulauan Yapen, Deiyai, Paniai, Jayawijaya, Yahukimo.
Selain itu, jambore ini diisi dengan lomba defile antar kader PKK Se-Papua.
Namun demikian, pemenang lomba defile ini akan diumumkan pada saat penutupan Jambore pada 27 November 2019. (rm)
