JAYAPURA (PT) – Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX 2020 Papua sedang membuat strategi untuk mendatangkan perlengkapan pertandingan yang dibutuhkan.

Panitia menggaransi peralatan pertandingan yang akan digunakan di setiap venue pertandingan multiajang olahraga nasional terbesar empat tahunan itu akan tiba di Juli 2020 sebelum pelaksanaan PON 20 Oktober 2020.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Harian PB PON Papua, Yusuf Yambe Yabdi kepada wartawan di Jayapura, Selasa (3/12).

Yusuf memastikan jika peralatan PON XX Papua sudah tidak lagi menjadi persoalan.

Hal ini sudah difinalisasi dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga di Serpong, beberapa waktu lalu.

“Pembahasan peralatan penunjang PON XX sudah final, setelah adanya pengalokasian dana dari Kemenpora yang berasal dari APBN sebesar Rp 191 miliar untuk mendukung peralatan PON dan Peparnas,” ungkap Yusuf.

Yusuf merincikan, PB PON Papua tinggal membagi pengalokasian dana tersebut yang menjadi tanggung jawab Kemenpora dan juga penganggaran APBD.

“Untuk APBD kita sedang menyiapkan strategi untuk bagaimana kita bisa menyusun itu. Kementerian olahraga berencana mendatangkan peralatan itu di Jayapura dan di masing-masing cluster pada bulan Juli 2020,” jelasnya.

Namun, Yusuf menjelaskan, jika saja proses tersebut nantinya tidak bisa berjalan sesuai rencana dan merujuk pada ketersediaan waktu yang ada, maka pihaknya akan menyusun laporan kepada Gubernur Papua untuk disampaikan kepada Presiden RI guna meminta kebijakan khusus.

“Saya normatif saja, karena setelah melakukan pemetaan ada potensi peralatan yang di APBD kemungkinan terlambat. Oleh sebab itu, kita akan menyampaikan kondisi ini dan ini merupakan urusan kita bersama untuk bagaimana supaya PON Tetap jadi,” bebernya.

Kendati begitu, Yusuf tetap optimis jika semua yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar.

“Yang bisa mengoptimalkan itu adalah kualitas koordinasi. Jadi itu bukan hanya sekadar bicara, tapi juga ada pemetaan dan ada dasar sehingga Presiden bisa mengambil langkah-langkah percepatan melalui staf presiden melalui percepatan itu. Jadi tugas saya adalah menyampaikan hal tersebut kepada Pak Gubernur,” pungkasnya. (lam/sri)

LEAVE A REPLY