JAYAPURA (PT) – Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta segera menyelesaikan administrasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2019.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad mengatakan, penyelesaian administrasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2019 untuk menghadapi pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir Januari 2020.
“Tanggungjawab sebagai pimpinan OPD belum selesai sampai disini, karena fakta-fakta lainnya masih harus dipersiapkan untuk dipertanggungjawabkan ketika pemeriksaan BPK berjalan,” kata Musa’ad kepada wartawan di Jayapura, Rabu (8/10).
Menurutnya, sampai saat ini laporan pertanggungjawaban program kegiatan tahun lalu sudah berjalan dengan baik.
Oleh sebab itu, bukti-bukti kegiatan segera disiapkan.
“Jadi saya minta apa yang sudah dilaporkan agar dipersiapkan bukti-buktinya, sehingga ketika pemeriksaan berlangsung semua bukti-bukti sudah ada,” katanya.
Ia mengatakan penyiapan bukti-bukti laporang pertanggungjawaban tersebut tentunya berhubungan dengan komitmen Pemprov Papua mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
“Papua sudah lima kali meraih WTP secara berturut-turut. Dengan demikian, seluruh jajaran harus bekerja keras bahu membahu pertahankan opini tersebut,” terangnya.
Ia berharap tahun 2020 yang dianggap sebagai tahun kramat karena ada event besar yakni PON yang menyebabkan kinerja Pemprov Papua alami penurunan. (toding)
