JAYAPURA (PT) – Wakil Gubernur, Klemen Tinal melakukan video conference bersama para Bupati dan Wali Kota Se-Papua terkait dampak penularan virus corona yang telah mewabah di Indonesia terutama di Papua.
Ikut hadir bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal yakni Penjabat Sekda Papua, Ridwan Rumasukun, Asisten I Papua, Doren Wakerkwa, Asisten II M. Musa’ad  dan kepala OPD di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Senin (4/5).
Wagub Klemen Tinal kepada wartawan mengatakan, video conference dengan kepala daerah di kabupaten/kota bertujuan untuk meminimalisir dampak penularan virus corona di Papua.
Wagub mengatakan, Â secara umum Bupati, Wali Kota dan gugus tugas di kabupaten/kota sudah bekerja dengan baik dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
Namun, orang nomor dua di Papua itu meminta Bupati dan Wali Kota tetap melakukan koordinasi dan komunikasi terus menerus dengan provinsi.
“Kami tadi ada mengingatkan kembali kepada jajaran kabupaten/kota agar lebih disiplin dengan tetap mengikuti standar prosedur yang ada dalam mengatasi situasi Covid-19,” katanya.
Selain itu, kata Wagub, Pemprov Papua juga menyampaikan bantuan yang diberikan, baik untuk sosial kemasyarakatan yang dikirimkan langsung ke bupati dan wali kota, tapi juga untuk kesehatan yang diberikan langsung ke rumah sakit rujukan.
“Jadi video conference akan kita dilakukan secara berkala, dua minggu sekali sampai dengan situasi virus corona ini selesai,” Â katanya lagi.
Ia menyatakan, melihat kasus corona di Papua akhir-akhir ini naik sangat pesat, sehingga ada dua kemungkinan yakni, penanangan sudah dilakukan secara masif sehingga jumlah kasus naik.
Tapi kalau secara negatif kita berfikir, penularannya yang terjadi secara masif. Karena itu semua pihak harus bersatu padu memastikan semua ODP dan PDP sudah jalanai tes, sehingga ada kasus baru yang muncul itu berarti dari cluster baru.
Terkait permintaan kabupaten/kota agar besaran dana Otsus tidak di potong, kata Wagub Tinal porsi dana Otsus sama sekali tidak akan dikurangi, yakni tetap 80 persen.
Dengan demikian Bupati/Wali Kota diharapkan lebih giat dalam menangani situasi ini.
“Pointnya, apa pun yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan dilakukan semuanya. Bahkan, kami sudah mengambil kebijakan yang lebih membantu karena kami peduli dengan situasi yang dihadapi Papua saat ini,” tutupnya. (lam/rm)
