JAYAPURA (PT) – Menindaklanjuti hasil pertemuan Kepala BKD dan Bupati/Wali Kota Se-Papua beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM melakukan zoom meeting dengan Bupati dan Wali Kota Se-Papua di Aula Kominfo Papua, Kamis (24/9).
“Meeting hari ini untuk menyamakan persepsi dengan Kepala BKD Kabupaten/Kota. Mereka harus pro aktif dengan seluruh jajarannya menyusun data yang baik dan pro aktif melakukan komunikasi dengan bupati,” kata Wagub Klemen Tinal.
Menurut Klemen Tinal, hal ini merupakan kesempatan bagi Bupati dan Wali Kota untuk mengangkat anak-anak yang selama ini melakukan honorer.
“Ini kesempatan ini bagi honorer untuk menjadi pegawai negeri,” terangnya.
Ia berharap penyusunan data dapat dilakukan dengan baik, agar tidak ada kekurang data saat diserahkan pada November 2020 mendatang.
“Pada November saat kita menyerahkan data, tidak ada lagi hal-hal yang kurang,” jelasnya.
Lanjutnya, jangan sampai ada kabupaten yang tidak maksimal menyusun data karena komunikasi dengan Bupati dan dinas tidak berjalan baik.
“Karena ini kesempatan yang baik buat kita, kalau tidak anak-anak yang honorer jadi tumpuk terus akan menjadi penyakit luar biasa di Papua,” ucapnya.
Ia minta minta Bupati/Wali Kota mendorong melakukan komunikasi dengan kepala kepegawainnya dalam menyusun data, agar Oktober sudah diserahkan ke provinsi.
“Supaya kami lihat data itu dari seluruh kabupaten/kota berapa banyak ditambah yang ada di provinsi, menurut perkiraan kami sampai saat ini kurang lebih 12 ribu tenaga honorer yang ada. Supaya waktu kita ajukan data itu, 20 ribu sudah komplit kita ajukan,” tambahnya.
Senada dengan itu, Kepala BKD Papua, Drs. Nicolaus Wenda mengaku pertemuan tersebut sebagai tindaklanjut dari pertemuan BKD dan Bupati pada 15 September 2020 lalu.
“Karena pak Wagub saat itu tidak hadir, sehingga kami laporkan hasilnya dan pak Wagub meminta untuk khusus hari ini pertemuan dengan tujuan untuk mempertegas kesepakatan yang sudah di sampaikan dan di sepakati bersama. Kepada para Bupati membantu kepala SKPD menyusun sesuai dengan apa yang sudah di sampaikan oleh menpan dan BKN Pusat,” kata Wonda.
Disinggung mengenai data, ia mengaku sampai saat ini kabupaten/kota masih sementara menyusun.
“Data angka-angka belum, karena kesepakatan kita minggu ke tiga Oktober. Jadi masih menunggu dan menyusun kebutuhan di daerah masing-masing,” tandasnya. (ing/rm)
