KEEROM (PT) – Merespon aksi pengrusakan dan pembakaran dua kantor dinas, Pemerintah Kabupaten Keerom menggelar Rapat Forkompinda di Mapolres Keerom, Jumat (2/10) sore.
Hasil dari pertemuan tersebut, Pjs Bupati Keerom, Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM memastikan pemerintahan akan tetap jalan seperti biasa meski ada beberapa kantor mengalami kerusakan dan juga hangus terbakar.
“Pemerintahan tetap jalan mulai Senin. Pegawai Disnaker dan BPMK akan pindah ke kantor otonom,” ujar Ridwan.
Ia menegaskan, pelayanan kemasyarakatan harus tetap dijalankan karena situasi keamanan berangsur kondusif.
Terkait tuntutan massa yang melakukan pembakaran Kantor Disnaker dan BPMK Keerom, Ridwan memastikan pemerintah bersama DPRD Keerom akan mencari solusinya.
Menurut dia, ada peluang para pencari kerja yang tidak lolos pada seleksi CPNS 2018, dimasukan ke dalam 20.000 formasi yang diberikan Kemenpan RB bagi pemerintah kab/kota yang ada di Papua.
“Ada formasi 20.000 CPNS untuk Provinsi Papua, bila dibagi rata, maka Keerom akan dapat sekitar 600 dan ini yang akan dikawal oleh BKD dan DPRD,” kata dia.
Ridwan menyesali aksi anarkisme massa yang tidak terima hasil seleksi CPNS.
Menurutnya, sebelum diumumkan, Pemkab Keerom telah berupaya mengakomodir keinginan massa terkait pembagian kuota 80 persen bagi orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk umum.
Namun karena minimnya pelamar OAP pada beberapa formasi teknis, seperti tenaga kesehatan atau pendidikan, maka hal tersebut harus diisi oleh pelamar umum yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan.
“Penerimaan CPNS formasi 2018, realisasinya 60-40, teman-teman di BKD telah berusaha agar hasilnya bisa menjadi 80-20 sesuai dengan ketetapan Kemenpan RB untuk Papua. Namun ada formasi teknis yang tidak bisa diisi oleh orang asli Papua karena junlah pelamarnya minim,” tutur Ridwan.
Ia pun menyerahkan masalah pidana akibat aksi pembakaran dua kantor tersebut kepada pihak kepolisian dan mengajak seluruh komponen masyarakat Keerom untuk bahu membahu membangun daerah tersebut.
“Mari kita jaga ketertiban bersama, kita bersinergi bangun Keerom agar bisa menjadi daerah yang lebih baik, lebih sejahtera dan lebih damai. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan silahkan salurkan melalui jalur yang ada, selama saya menjabat di sini saya siap berdiskusi,” kata Ridwan.
Pada Kamis (1/10) sore, sekitar 250 orang pencari kerja melakukan aksi protes atas pengumuman hasil seleksi CPNS Kabupaten Keerom formasi 2018.
Aksi tersebut berujung pada pengrusakan kantor bupati dan pembakaran kantor Disnaker dan BPMK Keerom. (ist/rm)
