KEEROM (PT) – Dana beasiswa untuk mahasiswa Kabupaten Keerom senilai Rp 1,050 miliar yang masuk dalam pagu 2020, hingga kini belum tersalurkan.
Hal tersebut membuat, para penerima beasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia, belum dapat membayar uang kuliah.
Usai melakukan pertemuan dengan Himpunan Mahasiswa Keerom, Sekda dan Dinas Pendidikan, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom, Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM, menginginkan agar dana tersebut dapat segera disalurkan.
“Mereka ini ada yang di dalam Papua dan luar Papua, tenggang waktunya bulan ini harus selesai,” ujar Ridwan di Keerom, Rabu (21/11).
Menurut dia, dari penjelasan yang diberikqn Dinas Pendidikan bahwa dana beasiswa tersebut belum dapat disalurkan karena masalah teknis.
Pendataan yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada para penerima beasiswa, tidak dapat dilakukan karena terjadi pandemi covid-19.
“Kenapa beasiswa sampai hari ini belum dibayarkan, pertama itu terlambat karena pendataan yang terlambat juga. Pendataan tidak bisa dilakukan karena covid ini, sekarang sudah dilakukan dan tinggal dua kampus, Universitas Yapis dan STMIK 10 November,” kata Ridwan.
Proses pendataan, terang Ridwan, dilakukan mulai tingkat distrik hingga kampung karena pemerintah menginginkan para penerima beasiswa betul-betul mahasiswa yang masih aktif.
“Intinya prosedur yang dilakukan itu meminta nama-nama dari distrik, setelah dikompilasi oleh dinas, dicek lagi kembali ke kampung setelah itu mereka validasi dan mereka lalukan lagi bersama himpunan mahasiswa Keerom untuk memastikan benar-benar mahasiswa ini adalah yg masih aktif, bukan pegawai dan berhak mendapatkan bantuan,” tuturnya.
Setelah data tersebut selesai, maka nama-nama yang ada akan dipublikasi agar ada kontrol sosial.
Bila ada yang mengetahui nama yang masuk dalam daftar bukan mahasiswa aktif, maka pemerintah akan melakukan kroscek ulang untuk mengetahui kebenarannya.
“Rencananya satu minggu dari sekarang sudah bisa selesai dan akan dipublis dulu agar masyarakat tahu yang dapat beasiswa itu siapa saja, berapa besarannya, sehingga itu jadi kontrol sosial. Semua bisa memastikan mahasiswa Keerom yg dapat bukan mahasiswa lain,” kata Ridwan. (ist/rm)
