Irjen Kemendagri, Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak diwawancarai usai Monitoring Persiapan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021 di Papua di Jayapura.
JAYAPURA (PT) —Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) menggelar asitensi dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua yang berlangsung di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Rabu (9/6).
Acara tersebut dihadiri Irjen Kemendagri, Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak didampingi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Mochamad Ardian Noervianto, M.Si dan Sekda Papua, Dance Yulian Flassy, SE, M.Si.
Dr. Tumpak mengatakan, salah satu yang diinstruksikan oleh Mendagri ada dua hal yakni memfasilitasi kebijakan, menyurat, mendukung kelancaran pelaksanaan PON XX melalui semua dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
“Jadi intinya Kemendagri mendukung percepatan penyelesaian persiapan-persiapan dalam rangka penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI tahun 2021,” katanya.
Sementara itu, terkait masalah anggaran penyelenggaraan PON XX, khususnya di Kota Jayapura dan Mimika sejauh ini apa solusinya, kebetulan Kemendagri ini kan baru terlibat.
Oleh karena itu, mekanisme penganggaran itu tak ada kaitan dengan Kemendagri, karena pergeseran-pergeseran anggaran baik dari APBN dan APBD sudah dijelaskan mekanisme pertanggungjawabannya.
“Jadi bukan berarti Kemendagri itu lepas tangan. Ini salah-satu tugas kita memonitor seluruh aspek ndak hanya soal isu pergeseran anggaran PON XX aja, tapi banyak yang jauh lebih besar yang harus dilakukan. Nah bagaimana itu kita asitensi supaya bisa selesai semua dengan smooth,” tuturnya.
Sementara itu, Mochamad Ardian Noervianto menyatakan prinsipnya dari kaca mata dukungan anggaran, baik APBN dan APBD disampaikan kepada PB PON XX Papua.
Tinggal sekarang bagaimana PB PON XX Papua bisa menyikapi lebih lanjut anggaran yang telah diberikan, baik APBD bahkan mungkin dari APBN.
“Kami sifatnya menegaskan bahwa waktu pelaksanaan PON itu sebentar lagi, maka dari itu perlu ada langkah-langkah percepatan yang dilakukan oleh PB PON terhadap penganggaran yang telah diterima. Sebut saja dari APBD ada anggaran sekitar Rp 1,7 Triliun yang telah diberikan kepada PB PON XX Papua,” terangnya.
“Sesuai ketentuannya PB PON XX Papua harus segera menyampaikan pertanggungjawabannya kepada pemerintah daerah,” terangnya lagi.
Menurutnya, pemerintah daerah sendiri juga telah memberikan asitensi kepada PB PON XX Papua melalui Inspektorat Provinsi Papua dan Perwakilan BPKP Provinsi Papua.
Selain itu, tukasnya, Kemendagri mendorong prinsipnya ada ruang keterbukaan atau transparansi dan koordinasi didalam pengelolaan anggaran PON XX.
“Mudah-mudahan jika semua transparan dan terbuka dan ada koordinasi ya untuk menghindari hal-hal yang sifatnya mungkin bermasalah di kemudian hari. Jadi keberadaan kami pada prinsipnya adalah melakukan monitoring terhadap hal tersebut,” ujarnya.
Sedangkan mengenai pertanggungjawaban bagaimana PB PON XX Papua itu internal PB PON XX Papua, karena pola pertanggungjawabannya tak sama dengan yang ada di APBD maupun APBN.
“Kalau ada pun mungkin SOP internal bagaimana tata kelola pertanggungjawaban keuangan dalam PB PON XX Papua itu sendiri dan disepakati bersama diantara PB PON,” ucapnya.
Sementara Sekda Papua, Dance Yulian Flassy menyatakan persiapan-persiapan penyelenggaraan PON XX tengah berjalan atau on the track.
“Pendampingan dan segala macam ini sudah jalan KONI Pusat sudah datang sekarang dari Kemendagri,” ungkapnya.
PON XX Papua dihelat pada 2-15 Oktober 2021 dan PEPARNAS XVI Papua sebulan berikutnya. (fil/rm)
