Gubernur Papua bersama Forkompimda Papua
JAYAPURA (PT) – Dalam rangka persiapan kedatangan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo ke Jayapura untuk membuka secara resmi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2021 pada 2 Oktober 2021 mendatang, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menggelar rapat Forkompimda di ruang Nemangkawi Gedung Negara, Jumat (24/9).
Turut hadir dalam rapat Forkompimda tersebut, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, Kabinda Papua, Ketua DPRP, Ketua Pengadilan Tinggi Papua, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Danlantamal X Jayapura, Danlanud Silas Papare.
Rapat yang berlangsung satu jam lebih itu membahas sejumlah agenda penting yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan PON XX Papua 2021.
Gubernur menyatakan, ada beberapa hal yang dibahas yakni terkait kunjungan Presiden RI, Ir. Joko Widodo ke Jayapura dalam rangka pembukaan PON XX Papua 2021 yang mana tentu sesuai dengan prosedur dan SOP kenegaraan yang nantinya ditangani keamanannya dari pihak TNI dan Polri.
“Jadi kedatangan Presiden ke Papua adalah hanya satu agenda yaitu membuka PON XX Papua 2021. Tidak ada agenda lainnya,” tegas Gubernur usai memimpin rapat.
Selain itu, lanjut Gubernur bahwa menyangkut PON, Pemprov Papua bersama seluruh Forkompimda menyatakan bahwa pelaksanaan PON XX Papua 2021 aman dan akan terselenggara dengan baik.
Hanya saja, kata Gubernur bahwa bagian kelistrikan (PLN) dan telekomunikasi (Telkomsel) akan diupayakan supaya tidak ada gangguan selama pelaksanaan PON.
“Saya sudah bicara dengan Menteri Kominfo RI bahwa mereka akan berupaya untuk membangun jaringan komunkmasi dari luar. Artinya bukan jalur jaringan yang biasa digunakan Telkom tetapi ada jalur lain yang digunakan. Dan bukan jalur jaringan yang pernah gangguan akibat gempa itu,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Enembe mengajak seluruh masyarakat Papua lebih khusus masyarakat pemilik hak ulayat tanah yang digunakan untuk pembangunan venue bahwa Pemprov Papua bersama Forkompimda akan menyelesaikan semua persoalan hak ulayat tanah sehingga tidak ada masalah.
“Setelah PON dan Peparnas, Pemprov Papua akan menyelesaikan semua persoalan hak ulayat tanah untuk pembangunan venue. Bagian mana yang sudah diselesaikan dan bagian mana yang belum diselesaikan akah dicek kembali,” ujarnya.
“Kami akan membayar kalau memang belum dibayar. Kami tidak akan membayar kalau ternyata memang sudah dibayarkan. Tidak boleh ada pembayaran double, itu melanggar hukum,” tambahnya.
Menyoal target juara di PON XX Papua, Gubernur tak mempungkirinya dan memang semua ingin juara namun untuk pelaksanaan PON ini hal yang paling utama adalah pelaksanaan bagaimana semua aman dan peserta juga aman maka akan sukses.
“Jadi mengenai masalah lain selama pelaksanaan PON lebih khusus mengenai penegakan hukum, maka aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, Kejaksaan, Pengadilan siap untuk menangani sehingga tidak ada masalah,” pungkasnya. (rm)
