Mendagri, M. Tito Karnavian
JAYAPURA (PT) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan pembangunan yang memperhatikan para penyandang disabilitas.
“Terutama mengenai masalah aksesibilitas akses, misalnya pembangunan jalan yang juga memperhatikan penyandang disabilitas, ada jalan khusus dengan memberikan tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas,” terang Mendagri dalam konferensi pers di Media Center Peparnas XVI Papua, di Swissbelt Hotel Jayapura, Jumat (12/11).
Selain itu, lanjut Mendagri, pihaknya juga mendorong adanya akses yang bagus ke ruang-ruang publik untuk penyandang disabilitas. Bahkan Mendagri Tito mengungkapkan, beberapa minggu lalu bahwa Staf Khusus Presiden untuk masalah Disabilitas yakni Angkie Yudistia telah menyampaikan kepada pihaknya mengenai perlunya dorongan dari pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperhatikan dan membuat kesetaraan bagi penyandang disabilitas.
Menurut Mendagri, penyandang disabilitas itu bermacam-macam dan bukan hanya tuna rungu atau tuna wicara saja melainkan ada juga disabilitas karena problem pada bagian tubuh.
Ini sebetulnya berbeda-beda dan mereka memiliki juga hal yang sama dan mampu seperti manusia pada umumnya. Misalnya, lanjut Mendagri, gangguan pada kaki. Hal ini tentunya tidak mempengaruhi bagian tubuh yang lain sehingga bekerja di bidang IT juga mereka sangat mampu.
“Oleh karena itu, berkaitan dengan konsep besar untuk memberikan akses dan kesempatan kepada para penyandang disabilitas, untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara ini, kita ingin ada konsep dasar untuk mendorong kesetaraan tersebut. Termasuk di antaranya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tapi ini memerlukan komunikasi dan kemudian koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait supaya persyaratan-persyaratannya bisa dipenuhi,” ujar Tito.
Hal-hal tersebut, tambah Tito, akan terus dilakukan pembahasan dengan lintas K/L, dimana kedepan tentu diharapkan ada kesetaraan bagi para penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan yang sama menjadi ASN.
Kemudian, terkait dengan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas), Mendagri mengatakan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Gubernur untuk memberikan dukungan anggaran dan mengirim atletnya ke PON maupun Peparnas.
“Ini kami dapatkan informasi bahwa Sulawesi Barat tidak mengirim atletnya, tentu saya nanti akan meminta kepada staf kami untuk menanyakan kepada pak Gubernur hambatannya apa, karena di dalam surat itu disebutkan bahwa juga agar dibiayai. Dibiayai agar diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Saya kurang tahu, apakah sudah diberikan atau belum untuk Sulawesi Barat kepada KONI-nya. Karena untuk dua mata kegiatan yaitu PON dan Peparnas, satu lagi adalah untuk pembiayaan Tim pengamanan, tim pengamanan. Aparat keamanan di tiap-tiap provinsi dibiayai juga,” jelas Mendagri.
Ditambahkannya, dengan pelaksanaan Peparnas yang sukses, bahkan banyak rekor-rekor baru, ini menjadi bukti dan bisa membuka mata kita semua, termasuk seluruh kepala daerah bahwa saudara-saudara penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan yang nondisabilitas.
“Pada prinsipnya, konsep besarnya adalah memberikan akses kesetaraan kepada para penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang olahraga. Kalau memang ada yang perlu penekanan lagi, kita akan sampaikan surat edaran nanti kepada teman-teman kepala daerah,” pungkas Mendagri. (ist/rm)
