JAYAPURA (PT) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tinggal diam menyikapi masih rendahnya skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Papua, yang meliputi delapan area intervensi.
Usai bertemu pimpinan daerah serta stake holder lainnya dalam rangka peningkatan pengawasan dan pencegahan korupsi, KPK dalam rangkaian kegiatannya di Bumi Cenderawasih turut menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pengisian MCP bagi admin daerah di 29 kabupaten/ kota Se-Papua.
Bimtek bagi admin daerah digelar selama tiga hari, yakni 24-26 November 2021.
Bimtek tersebut bertujuan memberi pendampingan bagi admin MCP di seluruh kabupaten/ kota.
Dengan harapan mampu menaikan skor MCP di delapan area intervensi KPK untuk provinsi Papua.
Dimana delapan area intervensi itu, yakni pada perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Hal ini sebagaimana dikatakan Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah V KPK, Ismail Hindersah di sela-sela kegiatan bimtek di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Rabu Rabu (24/11).
Hindersah mengutarakan, pihaknya menggelar bimtek admin daerah, karena skor MCP di Papua masih kecil secara keseluruhan.
Oleh karena itu, tuturnya, pihaknya mendorong pemda untuk bisa menaikan nilai atau skor MCP di seluruh kabupaten/kota yang tentunya akan berpengaruh terhadap capaian MCP provinsi Papua.
“Jadi, masing-masing nilai MCP kabupaten dan kota akan menyumbangkan secara keseluruhan untuk provinsi terkait dengan 8 area intervensi yang terangkum dalam MCP,” terangnya.
Kendati demikian, ia kembali mengingatkan para kepala daerah di Papua agar berkomitmen kuat untuk mendorong peningkatan nilai MCP.
Sebab seluruh pendampingan yang dilakukan KPK bakal sia-sia, jika tak disertai dukungan aktif dari kepala daerah.
“Memang komitmen kepala daerah dibutuhkan. Mereka harus punya visi dan misi untuk membangun daerahnya dengan program MCP atau perbaikan sistem tata kelola di 8 area intervensi KPK ini,” tandasnya.
“Tapi komitmen kepala daerah saja tidak cukup. Harus ada pula dukungan semua stake holder di dalam pemda. Tapi motor utamanya pimpinan daerah dan harus tunjukkan keseriusannya. Sebab kalau tidak diseriusi percuma kita lakukan perbaikan tata kelola,” pungkasnya.
Sementara itu, sembilan pemda peserta bimtek pengisian MCP hari pertama yakni admin MCP Kabupaten Jayapura, Asmat, Biak Numfor, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Mappi dan Keerom. (fil/rm)
