JAYAPURA (PT) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali berturut-turut memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun anggaran 2021.
Opini WTP ini yang kedelapan kalinya diraih Pemprov Papua dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal. Bahkan menurut Gubernur Lukas Enembe bahwa capaian opini WTP dari BPK itu bukan datang secara tiba-tiba.
“Opini WTP tidak datang secara tiba-tiba, tapi hasil kerja disiplin semua pihak yang terkait dengan tata kelola keuangan Pemprov Papua,” tegas Gubernur Enembe kepada wartawan usai mengikuti Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Kamis (9/6).
Ditegaskan Gubernur Enembe bahwa ketika delapan kali berturut-turut mendapat opini WTP maka harus dibarengi dengan laporan yang jelas dan sesuai fakta dilapangan bahwa rakyat sejahtera.
Kemudian hasil penilaian opini WTP itu harus diwujudkan kepada kegiatan yang berdampak kepentingan rakyat dan harus dinikmati oleh rakyat.
” Itu yang utama. Delapan kali berturut-turut itu adalah luar biasa dan itu terjadi dimasa kepemimpinan kami,” ucapnya.
Diakui, kunci keberhasilan untuk mendapatkan opini WTP ada pada pemimpinnya, artinya ketika pemimpin salah maka semua akan salah sehingga semua tergantung pada kepemimpinannya.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sesuai kriteria maka dapat disebutkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Papua tahun 2021 telah sesuai dengan SAP dan telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung.
Dikatakan, berdasarkan pemeriksaan BPK yang telah dilakukan sesuai standar pemeriksaan sistem keuangan negara maka BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan daerah provinsi Papua tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.
“Kami menyampaikan selamat atas pencapaian opini WTP untuk delapan kalinya yang diraih oleh Pemprov Papua. Hal ini menunjukkan komitmen Gubernur Papua dan seluruh jajaran OPD atas laporan keuangan. Prestasi ini tidak lepas juga dari sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan terlebih DPR Papua dalam melaksanakan fungsi pengawasan,” pungkasnya. (nald)
