JAKARTA (PT) – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan TNI AD terikat dalam suatu komitmen sangat kuat untuk berperan secara aktif guna mempertahankan dan menegakkan Ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Keduanya memiliki kesepahaman untuk bersinergi dan berpartisipasi dalam menjaga cita-cita kemerdekaan sebagai negara berdaulat, modern, adil, dan sejahtera.
Demikian disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus usai penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara SMSI dan Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat (PUSSANSIAD).
“SMSI dan TNI AD terikat dalam suatu komitmen sangat kuat dan memiliki kesepahaman yang sama untuk bersinergi dan berpartisipasi dalam menjaga cita-cita kemerdekaan sebagai negara berdaulat, modern, adil, dan sejahtera,” kata Ketua Umum SMSI Firdaus usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan PUSSANSIAD di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jalan Veteran Jakarta, Kamis (21/7).
Peristiwa bersejarah ini disaksikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari serta jajaran pimpinan TNI AD dan seluruh pengurus SMSI dari 34 Provinsi.
“Media-media anggota SMSI memiliki kesadaran untuk melakukan penyebaran informasi kebijakan dan kegiatan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan TNI AD secara cepat, akurat dan informatif kepada masyarakat luas melalui media siber nasional maupun daerah di seluruh Indonesia serta di akun-akun social media anggota SMSI,” sambung Firdaus.
“Selain itu kami juga mengajak seluruh masyarakat melalui media siber dan social media untuk memilah dan memilih setiap informasi yang masuk serta menangkal informasi hoax yang kerap beredar di social media,” kata Firdaus menambahkan.
Pada kesempatan yang sama, Komandan Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat (PUSSANSIAD) Brigjen TNI. Iroth Sonny Edhie mengatakan karakter penyalahgunaan media berbasis siber, terutama media social, dapat dilihat dari cara kerja antara lain merekayasa fakta  dan informasi, menjungkir-balikkan fakta, menyebarkan kebohongan dan provokasi melalui media siber.
“Penandatangan PKS ini memiliki nilai penting untuk meningkatkan literasi digital kepada masyarakat dan publikasi berkesinambungan yang smart, kreatif, produktif dan inovatif yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja TNI AD,” kata Jenderal Bintang Satu lulusan AKMIL 1993 ini.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam sambutannya selaku Ketua Dewan Pembina SMSI berpesan agar media-media anggota SMSI berjumlah 2000, terus mengembangkan jurnalisme damai, jujur serta jernih dalam menyampaikan berita yang layak diterima di masyarakat.
“Saya setuju menjadi pembina SMSI. Saya tidak banyak diskusi lagi kalau tujuannya sudah jelas untuk mempertahankan idiologi Pancasila dan NKRI,” tutur Jenderal Dudung.
Penandatanganan PKS itu sendiri merupakan salah satu mata acara dalam Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Serikat Media Siber Indonesia tahun 2022.
Acara ini turut dihadiri Anggota Dewan Pembina Mayjen (Purn) Joko Warsito, Mayjen (Purn) Wuryanto, Mayjen (Purn) Herwin Suparjo, Ketua Dewan Pertimbangan SMSI Budiman Sudjatmiko dan anggota dewan pertimbangan SMSI Bona Ventura Sulistiana, Marpuah, GS Ashok Kumar dan Drs KH M Ma’shum Hidayatullah MM, Dewan Penasehat SMSI Ervik Ari Susanto dan tak kurang dari 22 orang perwira tinggi Pimpinan TNI AD antara lain Asrena Kasad Mayjen TNI Kasuri, Asops Kasad Mayjen TNI Ainurrahman serta Danjen Kopassus Mayjen TNI H. Iwan Setiawan.
Diakhir acara, Ketua Umum SMSI Firdaus menginstruksikan kepada seluruh pengurus SMSI di 34 Provinsi untuk proaktif menindak- lanjuti PKS ini di masing-masing daerahnya.
“Silahkan anda para Ketua SMSI Provinsi dan jajaran pengurusnya, sepulang dari Jakarta, langsung silaturahmi dengan cara audiensi kepada Pangdam maupun Danrem di wilayahnya masing-masing. Lanjutkan diskusi dan mohon arahan Beliau-beliau untuk bagaimana menindak-lanjuti secara operasional PKS yang sudah ditandatangani di hadapan Bapak Kasad tersebut, dapat dioperasionalkan hingga Kabupaten dan Kota,” pungkas Firdaus. (nald)
