WAMENA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan kerjasama para Bupati yang tergabung dalam Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah (Peguteng) untuk mendukung proses persiapan peresmian Provinsi Papua Pegunungan.
Demikian diungkapkan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH, MH mewakili Gubernur Papua pada sosialisasi persiapan pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dan Peraturan Pemerintah turunan undang-undang Otonomi khusus (Peraturan Pemerintah 106 dan 107 tahun 2021) di gedung Aithousa Betlehem Waemana, Rabu (27/7).
“Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan kerjasama para Bupati yang berada di wilayah cakupan Provinsi Papua Pegunungan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam mendukung peresmian provinsi Papua Pegunungan,” kata Doren.
Dikatakan, kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Papua melalui UU No 21 tahun 2001 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 2 tahun 2021 tentang Otsus bagi provinsi Papua bersama peraturan pemerintah nomor 106 dan 107 tahun 2021.
“Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat, memberi afirmasi dan melindungi hak dasar orang asli Papua baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya sesuai kebutuhan perkembangan dan aspirasi masyarakat Papua,” terangnya.
Dirinya menilai kesiapan dan antusias masyarakat Papua Pegunungan sangat luar biasa dalam mendukung pemekaran. “Kesiapan ini sangat luar biasa dari kabupaten Jayawijaya, namun akan dibuktikan dengan kemampuan membangun daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, John, Wempi Watipo mengatakan, orang Papua harus berterimakasih kepada pemerintah pusat. “Kebijakan ini diberikan oleh negara,” katanya.
Namun dirinya mengingatkan dengan tegas bahwa dengan adanya pemekaran ini, maka tidak ada lagi yang namanya aksi demo. “Tidak ada istilah ada demo, sehingga proses ini berjalan dengan baik, masyarakat menginginkan pembangunan,” katanya lagi.
“Harapan saya masyarakat yang ada di wilayah pegunungan tidak ada konflik, kekerasan dan mari kita sambut dengan biak,” tambahnya.
Dikatakannya, bagi yang berbeda ideologi, tidak punyak hak untuk mengorbankan orang yang tidak berdosa diatasi tanah ini. “Saya perintahkan kepada Bupati perintahkan kepala kampung jaga wilayah dengan baik masing-masing, jangan ada korban diatas tanah ini lagi,” tegasnya.
Menurutnya, ada beberapa agenda yang akan dilakukan kedepan. “Kami datang mengecek kesiapan apakah masyarakat siap atau tidak, setelah itu kami akan melaporkan kepada menteri dalam negeri mengenai kesiapan tiga DOB,” bebernya.
Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan dan dokumen hibah aset seperti pinjam pakai mall Jayawijaya sebagai Kantor Sementara Gubenur dan hibah tanah seluas 210 hektar. (nald)
