JAYAPURA (PT) – Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, Protasius Lobya mengakui bahwa pembangunan pendidikan pada era kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal atau yang akrab disapa Lukmen, kewenang pengelolaan pendidikan dari PAUD hingga SMA/SMK ada di kabupaten dan kota.
Dalam arti bahwa kebijakan khusus pendidikan dari pemerintah adalah memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaran pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. “Pendidikan menjadi impian setiap anak-anak di Papua dan diharapkan akan muncul generasi cerdas. Hal itu menjadi prioritas Lukmen dalam mengejar ketertinggalannya,” ungkapnya saat ditemui diruang kerjanya.
Dikatakan, sebelum program afirmasi bagi orang Papua berjalan maka sangat sulit masuk perguruan tinggi di luar Papua, apalagi masuk Universitas Indonesia atau Universitas Gaja Mada, tapi lewat program nasional afirmasi yang didukung penuh oleh Pemprov Papua, maka anak-anak Papua setiap tahun mendapatkan layanan pendidikan diseluruh perguruan tinggi negeri yang ada di tanah air, dan mendapat dukungan penuh dari dana Otsus.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu prioritas dimana Pemprov Papua melakukan intervensi dalam memerangi buta aksara bekerjasama dengan perguruan tinggi yang berbasis keagamaan di tanah Papua.
“Angka buta aksara yang tinggi di beberapa daerah, maka kita lakukan intevensi bekerjsama sama dengan beberapa perguruan tinggi maupun instansi terkait lainnya di Nabire, Mimika dan Merauke. Padahal kewenangan ini ada di pemkab dan pemkot, hal tersebut dapat diatasi bila pemerintah kabupaten mau memberi perhatian lebih pada jenjang pendidikan dasar,” ucapnya.
Namun dengan berjalannya program kemitraan, Kadis Pendidikan Lobia meyakini, angka buta huruf di Papua dapat diturunkan karena sudah ada beberapa kabupaten yang menjadi percontohan.
Selain itu, lanjutnya, intevensi lainnya adalah melalui PAUD, dimana usia ini merupakan cikal bakal sumber daya manusia Papua yang berkualitas di masa depan. Bahkan melalui Ketua Bunda PAUD Yulce W Enembe, SH dan para ibu Bupati/Walikota yang juga selaku bunda PAUD untuk fokus mengurus PAUD di Papua salah satunya membangun PAUD terintegrasi.
Dijelaskan, kenapa memilih PAUD terintegrasi, karena anak sejak dari kandung sampai lahir harus disiapkan dan dirawat baik terutama pemberian gizi. “Sampai dilahirkan hal ini yang harus disiapkan karena anak-anak ini sebagai generasi masa depan Papua,” ucapnya.
Lanjutnya, pelaksanaan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memerintahkan pengalihan tugas dan tanggung jawab pengelolaan SMA-SMK dari pemda kabupaten/kota ke Pemprov.
Walaupun pengalihan SMA-SMK secara nasional mulai 2017 lalu, namun dengan alasan kendala pendataan guru dan sekolah sehingga untuk Provinsi Papua diberi kelonggaran dan menerapkan UU tersebut mulai awal 2018.
Pascapelimpahan guru SMA-SMK ke Provinsi Papua, melalui intevensi Gubernur Lukas Enembe menginstruksikan perbaikan nasib guru-guru dengan memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
“Saat ini guru-guru sudah senang dengan adanya TPP, tapi sayangnya, Peraturan Pemerintah Nomor 106 terkait pengembalian SMA/SMK menjadi kewenangan kabupaten dan kota, ini tentu akan menjadi masalah baru terkiat dengan hal-hal kredit dan lainnya,” jelasnya.
Dia menambahkan, Pemprov Papua mengharapkan apabila satuan SMA/SMK sudah dipindahkan maka pemerintah kabupaten dan kota perlu menjaga kualitas serta hak-hak para guru sebab dana Otonomi Khusus (Otsus) sudah dikembalikan ke kabupaten/kota. (tim)
Editor : Ronald
