BIAK – Sejak dihentikannya Kartu Papua Sehat pada tahun 2021 lalu, membuat rumah sakit di Papua mengalamai kewalahan dalam melayani orang asli Papua, termasuk di RSUD Biak. Demikian penyampaian Direktur RSUD Biak Numfor dr. Richard Ricardo Mayor kepada pers di ruang kerjanya, Sabtu (14/1/2023). Menurutnya, dengan dihapusnya KPS, tahun 2022 RSUD Biak tetap melayani masyarakat asli Papua termasuk keluarga pasien yang menjaga di rumah sakit.
“Tahun lalu kami defisit Rp 8 milyar, walaupun tidak ada anggaran untuk KPS. Kami tetap melayani masyarakat asli Papua yang datang berobat di rumah sakit,” katanya kepada Tim Media Jejak Pembangunan Era LUKMEN.
Dikatakan, program Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa) atau Kartu Papua Sehat (KPS) dari Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH bersama Wakil Gubernur, Klemen Tinal, SE, MM sejak diberlakukan tahun 2014 sangat membantu Orang Asli Papua (OAP).
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan harus melihat hal ini untuk dibahas lebih lanjut dengan Gubernur, mengingat banyak orang asli Papua belum terlayani dengan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
“Kami yang di Kabupaten ini sangat terbantu dengan Kartu Papua Sehat, karena masyarakat dari kampung-kampung datang ke rumah sakit bisa tercover dengan program tersebut,” katanya.
Lanjutnya, seberapapun dana yang disediakan pemerintah Biak pun tidak akan cukup, karena masyarakat yang menggunakan fasilitas rumah sakit juga datang dari kabupaten lain di wilayah adat Saireri.
Untuk itu, diperlukan perhatian dari semua pihak, karena KPS ini sangat membantu masyarakat, dan pemerintah pusat harus pahami bahwa program ini tidak adan pendobelan pembiayaan. Sebab, jika masyarakat tidak terlayani dengan JKN-KIS, maka bisa dicover dengan kartu Papua sehat.
“JKS-KIS dan KPS ini dua hal yang berbeda dan saya pikir program pemerintah provinsi Papua ini kita harus pertahankan baik oleh pemerintah provinsi dan kab/kota,” jelasnya.
dr. Mayor juga meminta kepada pemerintah Provinsi Papua untuk dana Otonomi Khusus pada Dinas Kesehatan dialokasikan saja untuk kartu Papua sehat.
Berharap KPS Masih Berlanjut
“Bagi kami di RSUD Biak KPS ini sangat membantu masyarakat asli Papua, sehingga jangan hentikan, atau anggaran Otsus di Dinkes dialokasikan untuk KPS, jika KPS ditiadakan masyarakat asli Papua bagaimana? masyarakat yang sakit dan datang berobat ke rumah sakit tidak ada uang, saya berharap KPS tetap berjalan, khususnya ini bisa dugunakan bagi masyarakat OAP yang dari kampung, kita harus pro rakyat dan dana Otsus benar-benar harus dirasakan oleh OAP,” tegasnya.
Editor : Ronald
