JAYAPURA (PT) – Meski sudah dimekarkan dari Provinsi Papua, namun layaknya seorang anak harus melakukan silaturahmi ke induknya. Demikian dilakukan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, didampingi Pj Sekda, Sumule Tumbo melakukan silaturahmi dengan Plh Gubernur Papua, M. Ridwan Rumasukun dan jajarannya, Senin (30/1) di ruang kerjanya.
Pj. Gubernur Nikolaus Kondomo berharap dengan pertemuan ini dapat membangun sinergi untuk kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kedepan.
“Kita silaturahmi ke Provinsi Papua selaku provinsi induk, ada beberapa hal yang kita bahas bersama terkait dengan peyelenggaraan pemerintahan yang sedang berlajalan, ada kewenangan-kewenangan yang dikelola oleh kami provinsi induk maupun kami di provinsi baru. Makanya kita datang berkoodinasi dan diskusikan bersama, bagaimana langka selanjutnya, kita ingin memastikan administrasi pemerintah dapat berjalan dengan baik,” katanya kepada wartawan usai pertemuan.
Menurut Kondomo, begitu juga aset-aset milik Pemerintah Papua yang ada di Wamena pun kita bahas bersama, karena asset ini jika diserahkan harus sesuai dengan mekanisme dan aturan.
Sementara itu, Pj. Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Sumule Tumbo menyapaikan dalam pertemuan dengan jajaran Pemprov Papua dibahas juga pelimpahan personil ASN dari provinsi induk ke Provinsi Papua Pegunungan.
“Kita sudah koordinasi dengan provinsi induk, nanti dilakukan penyerahan personil (ASN) termasuk juga dengan program pembangunan yang dilakukan provinsi induk di wilayah provinsi pegunungan Papua, kita ingin data yang valid sehingga menjadi dasar pengalokasian anggaran yang tepat sasaran dan tepat guna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Sumule mengatakan, kehadiran Provinsi Papua Pegunungan mendapat dukungan penuh dari tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat setempat dengan menyerahan lahan seluas 72 hektar untuk pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan.
“Penyerahan lahan dari lima suku untuk pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan tanpa minta biaya, namun permintaan masyarakat pemilik hak ulayat anak-anaknya harus direkrut menjadi ASN di setiap instansi pemerintahan,” tandasnya. (nald)
Editor : Ronald
