JAYAPURA (PT) – Komite II DPD RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan PT. Freeport Indonesia mengadakan rapat tentang penyelesaian dampak Limbah Tailing yang dialami Masyarakat di Kabupaten Mimika. Rapat tersebut dihadiri sejumlah stakeholder mulai dari DPR Papua, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (11/9) di Jakarta.
Diketahui ada 5 poin yang diperoleh dalam rapat tersebut, yakni pertama pengelolaan pendangkalan sungai yang terdampak limbah tailing harus menjadi prioritas penyelesaian. Kedua program-progam PT. FI yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak harus sesuai dengan kebutuhan dan kearifal local masyarakat setempat serta ketiga PT.FI membangun rumah singgah dengan catatan tanah disiapkan oleh masyarakat.
Kemudian keempat PT.FI mendukung pembangunan pelabuhan baru di Otawa bersama pemerintah. Dan kelima Komite II DPD RI membentuk tim bersama dalam rangka pengawasan pengelolaan limbah Tailing PT.FI.
Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM menjelaskan rapat yang digelar bersama Komite II DPD RI dan PT.FI dan sejumlah stakeholder telah membuahkan hasil bersama. Dimana peran pemerintah daerah dalam rapat ini untuk memfasilitasi aspirasi yang sebelumnya dilayangkan masyarakat kepada DPR Papua yang dilanjutkan ke DPD RI mengenai dampak limbah tailing yang dialami masyarakat di Kabupaten Mimika.
“Prinsipnya kami dari pemerintah tentunya terus konsisten untuk memfasilitasi memediasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat kepada DPD RI. Dan kita bersyukur sudah ada kesepakatan yang diputuskan bersama atas dampak limbah tailing yang dialami masyarakat,” ungkapnya dalam rilis yang diterima Papua Today.com.
Sementara itu, Pimpinan Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai menerangkan pertemuan ini dilakukan merupakan tindaklanjut dari aspirasi masyarakat melalui DPR Papua yang dilanjutkan ke DPD RI. Tentunya ini merupakan respon yang positif dilakukan, mengingat PT.FI memiliki komitmen yang besar terhadap masyarakat yang terdampak.
“Selama ini melalui program corporate social responsibility (CSR), sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah baik terhadap masyarakat yang terdampak. Bahkan di daerah distrik yang berdampak langsung dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.000 orang, PT.FI telah menyampaikan ada sekitar kurang lebih Rp 300 miliar telah mereka gelontorkan,” jelasnya.
Yorrys menegaskan kedepan PT.FI telah berkomitmen bersama pemerintah untuk membuat program tambahan yakni membangun pelabuhan baru. Sehingga pihaknya menilai PT.FI selama ini telah membuat program yang baik untuk mencari jalan keluar terhadap masyarakat dan DPD RI saat ini hadir untuk mencari solusi yang mana telah menuasi kesepakatan.
“Tadi kita dengar PT.FI selama ini telah berkontribusi membantu alat transportasi kepada masyarakat, bahkan menyiapkan lahan pertanian seperti sagu, kelapa dan kakao. Nah, kedepan mereka juga berencana akan membangun pelabuhan baru bagi masyarakat disana, itu adalah salah satu poin yang disepakati tadi,” tuturnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT.FI, Clayton Allen Wenas menuturkan memang selama ini ada aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui DPR Papua dan ditindaklanjuti ke DPD RI. Dimana aspirasi itu merupakan dampak tailing ke daerah pesisir yang letaknya sekitar 100 Km dari lokasi kerja PT.FI.
“Melalui program CSR, kami selama ini telah menggelontorkan Rp 300 miliar di salah satu distrik yang jumlah penduduknya sekitar 2.000 orang. Akan tetapi, PT.FI juga tidak konsen di daerah itu saja, melainkan hamper ke seluruh wilayah di Kabupaten Mimika,” bebernya.
Akan tetapi, Clayton Wenas menegaskan, PT.FI tentunya siap mendengar aspirasi dari masyarakat, lantaran memang akibat limbah tailing ini telah diprediksi aka nada daerah yang berdampak langsung. Hal itu yang membuat PT.FI membuat berbagai program yang membantu langsung masyarakat, seperti alat trasportasi laut, agar masyarakat bisa melaut ke daerah yang lebih jauh, membangun pabrik es, membuka perkebunan kelapa 500 hektar, perkebunan sagu 100 hektar dan perkebunan coklat.
“Jadi selama ini kita juga telah membuat program, guna memitigasi dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Dan kami pastikan program ini akan terus berkelanjutan diberikan kepada masyarakat,” tandasnya. (Dian)
Editor : Ronald
