JAYAPURA (PT) – Target Pemerintah Provinsi untuk mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1.177 triliun tahun 2023 telah dibuktikan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Papua. Ya, pencapaian tersebut berdasarkan dari Data realisasi pencapaian saat ini sudah tembus Rp 1.234 triliun atau setara 104, 8 persen, pertanggal 7 Novembber 2023.
“Total pencapaian hingga saat ini sudah over target, kita besyukur karena angka tersebut sangat luar biasa lebih dari target yang sudah ditetapkan Pemerintah,” ungkap Kepala Bappenda Papua, Setyo Wahyudi saat dikonfirmasi disela-sela kunjungan Penjabat Gubernur Papua di Puskesmas Waibu, Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Selasa, (7/11).
Diakuinya, walaupun PAD sudah over target, masih ada satu sumber PAD Papua yang belum capai target, yakni, PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Dimana, dari target Rp 124 milyar baru terealisasi sebesar Rp 108 milyar atau setara 87 persen. Oleh karena itu, momen program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku hingga 18 Desember 2023, Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program ini untuk membayar pajak tahunan kendaraan mereka.
“Kami harapkan masyarakat Papua agar bisa memanfaatkan program ini sehingga dapat meringankan membayar pajak kendaraan baik yang sudah terlambat atau menunggak,” urai Setyo.
Ia menambahkan, sumbangan PAD Papua tahun 2023 terbesar masih dari PT Freeport Indonesia. “Tahun ini kita masih dapat PAD dari PT Freeport Indonesia,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Setya juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kepala UPT Samsat yang telah mampu memenuhi target penerimaannya, kemudian OPD di lingkungan Pemprov Papua dan seluruh masyarakat yang sudah membayar pajak.
“Terima kasih kepada wajib pajak di Papua yang telah berpartisipasi dan aktif dalam menjalankan kewajiban untuk membayar pajak maupun retribusi daerah, karena ini sangat penting untuk membantu pemerintah dalam melakukan berbagai jenis pembangunan di Provinsi Papua,” ucapnya.
Meskipun capaian PAD Papua 2023 over target, tahun depan Bappenda Papua akan menyesuaikan target PAD. Hal tersebut disebabkan karena Pemprov Papua tidak lagi menerima pajak dari PT. Freeport Indonesia. (Dian)
Editor : Ronald
