JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melakukan sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2024 dan persiapan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, serta sosialisasi persiapan implementasi kartu kredit pemerintah daerah dan program Tapera, Selasa (15/10).
Penjabat Sekda Papua Yohanes Walilo mengatakan bahwa sosialisasi ini sangat penting dilakukan, khususnya dalam menjaga konsistensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Sosialisasi yang kita laksanakan ini adalah langkah penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang baik, akuntabel, dan transparan. Saya berharap, setelah sosialisasi ini, seluruh aparatur pemerintah provinsi semakin siap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan daerah, baik di akhir tahun 2024 maupun dalam menyongsong tahun anggaran 2025,” ungkapnya.
“Mari kita bekerja keras bersama, berinovasi, dan terus mengabdi demi kesejahteraan masyarakat Papua yang lebih baik,” tegasnya menambahkan.
Walilo juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak dalam menyusun dan menjalankan rencana keuangan dengan sebaik-baiknya hingga menjelang akhir tahun anggaran ini. Ia mengingatkan kepala OPD untuk tidak boleh lengah, karena proses akhir tahun anggaran selalu penuh dengan tantangan, khususnya terkait penyerapan anggaran dan pemenuhan target-target pembangunan dengan tetap memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta memperisapkan diri untuk menghadapi tahun anggaran 2025 agar setiap program yang telah direncanakan harus dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran pada prioritas-prioritas utama pembangunan di Provinsi Papua.
Lanjtnya, pada tahun anggaran 2025 kita juga akan memulai implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk mempermudah transaksi pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi. “Saya berharap seluruh OPD dapat mempersiapkan diri untuk menyukseskan kebijakan ini,” tegasnya.
Selain itu, program Tapera juga menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan para ASN kita. Karena program ini memberikan kemudahan dalam memiliki hunian yang layak bagi para pegawai negeri. Menurut Walilo, dengan adanya Kartu Kredit Pemerintah daerah ini merupakan upaya Pemrpov Papua dalam menggunakan non tunai.
“Pada Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini kami bekerja sama dengan Bank Papua sehingga dengan hadirnya kartu tersebut membantu kita ke sistem pembelanjaan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Alex Kapisa mengatakan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna anggaran di masing-masing OPD untuk memahami langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024, tentunya hal ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran pada masing-masing OPD telah dilaksanakan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Peserta sosialisasi ini semua Pengguna Anggaran (PA) pada OPD yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, seperti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara,” tandasnya. (Dian)
