JAYAPURA (PT) – Empat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua masa jabatan periode 2024-2029 resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Amin Sutikno. Pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPR Papua, dilaksanakan melalui Rapat Paripurna diruang sidang DPR Papua, Selasa (7/1) malam.
Keempat pimpinan DPR Papua yang dilantik adalah Denny Henry Bonai dari Partai Golongan sebagai Ketua DPR Papua. Wakil Ketua I, Herlin Beatrix Monim dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Wakil Ketua II, Mukri Hamadi dari PDI Perjuangan dan Wakil Ketua III, Supriadi Laling dari Partai Keadilan Sejahtera.
Dalam sambutannya, Ketua DPR Papua, Denny Bonay memohon dukungan dari seluruh anggota DPR dan Sekretariat Dewan agar tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan dewan masa jabatan 2024 2029 dapat melaksanakan dengan baik, mengingat DPR Papua merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi Papua yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang yang berat.
“Kami mohon dukungan dari semua anggota dewan untuk dapat bersatu memperjuangkan aspirasi rakyat dan sinergi dengan pemerintah daerah beserta jajarannya,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menyampaikan harapannya kepada pimpinan DPR Papua agar dapat bekerja dengan baik dan membawa Lembaga ini menuju kinerja yang lebih baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. “DPR diberikan mandat oleh rakyat sehingga hubungan antara kepala daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan mempunyai fungsi dan tanggung jawab berbeda, dengan demikian, hubungan harmonis dan sinergi antara DPRD dan kepala daerah merupakan kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua kedepan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyinggung isu nasional yang telah dirumuskan kedalam Asta Cita Presiden Prabowo Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Dimana, Pemerintah Papua harus mampu menjawab isu strategis tersebut yaitu Kesehatan, Pendidikan, sosial budaya, ekonomi serta infrastruktur dan stabilitas keamanan.
Oleh karena itu, DPR Papua harus komitmennya untuk membangun sinergitas dengan eksekutif dan mencari formula dalam upaya percepatan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat di Papua. “Harapannya DPR Papua dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, saya seluruh pimpinan dan anggota DPR untuk terus memperkuat kemitraan, Mari kita sama-sama mengatasi masalah yang ada dan bersama mengelola sumber daya alam yang terbatas untuk meningkatkan fiscal daerah kita,” pungkasnya. (Dian)
