JAYAPURA (PT) – Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua, Joko Supratikto mengatakan, nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tak mempengaruhi perekonomian di Papua.
Hal itu disampaikannya berdasarkan kondisi perekonomian Papua saat ini masih terjaga dengan baik dengan posisi inflasi 4,2 persen.
Kemudian inflasi nasional tahun 1998 berada di posisi 78 persen tahun ini 3,2 persen.
“Dibandingkan perekonomian tahun 1998, Upah Minimum Regional (UMR) di Papua, tercatat Rp 195.500 setara dengan 11,6 dolar AS. Lalu dibelanjakan beras pada tahun 1998 hanya 69 kilogram. Sedangkan tahun 2018 UMP Papua mencapai Rp 2.890.000, bisa beli beras medium 289 kilogram. Artinya UMP tahun 2018 masyarakat masih bisa beli beras dalam jumlah banyak,“ terang Joko, Rabu (6/9/2018).
Dikatakan, daya beli masyarakat tidak terlalu berpengaruh karena kenaikan UMP cukup bagus untuk mengimbangi terutama dari sisi inflasi.
Tetapi memang pelemahan rupiah juga mempengaruhi harga tapi pada barang impor seperti elektronik, kendaraan bermotor dan bahan makanan seperti kedelai.
Hal lainnya yang dinilai Joko tak mempengaruhi perekonomian Papua adalah angka kemiskinan tahun 1998 mencapai 24 persen, tahun 2018 sekitar 9,8 persen secara nasional.
“Yang paling penting adalah cadangan devisa karena digunakan untuk pembiayaan impor dan intervensi agar pelemahan rupiah tidak terlalu dalam. BI tidak menjaga dalam level tertentu artinya tidak menetapkan kurs harus berada di level tertentu,“ ucap Joko.
Joko menambahkan, kondisi politik juga mempengaruhi perekonomian Papua, 20 tahun lalu kondisi politik bergejolak dan terjadi krisis ekonomi.
Sedangkan tahun 2018 kendati suhu politik sedikit memanas menjelang Pilpres 2019, tetapi tidak seperti tahun 1998.
Pada tahun 1998, lanjut Joko, pertumbuhan ekonomi minus 13 persen, sementara sampai triwulan II tahun 2018, pertumbuhan ekonomi berada di posisi 5,2 persen. (nan/rm)
