Termasuk ASN Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis
JAYAPURA – Dalam rangka menghindari terjadinya pungutan liar alias pungli yang dilakukan oknum-oknum ASN yang tidak bertanggungjawab, maka Pemprov Papua mewacanakan memberikan insentif kepada ASN.
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM mengakui, wacana pemberian insentif ini untuk menghindari terjadinya pungli.
“Pungli tidak perlu kalau kemampuan fiscal kita memadai. Kita akan berikan insentif kepada ASN. Ini upaya yang kita lakukan,”jelas Wagub saat memimpin apel gabungan, Senin di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Diakuinya, tidak menutup kemungkinan adanya praktek pungli disebabkan karena harga kebutuhan pokok di wilayah Timur Indonesia terutama di Papua sangat mahal jika dibandingkan di luar Papua.
“Untuk kita di Papua harga barang mahal. Kalau kemampuan kita mamadai kita mulai memberikan intensif supaya kita jangan pungli,”tegasnya.
Wagub berharap dengan adanya pemberian insentif ini maka ASN sebagai pelayan publik dapat melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peruntukkannya.
Mengenai pemberian insentif tersebut, lanjut Wagub bahwa harus disesusiakan dengan kemampuan daerah. Namun sebagai ASN harus mempunyai komitmen dan konsisiten sebagai pelayan publik.
“Kita harus komitmen dan konsisten dalam melaksanakan tugas,”ujarnya.
Selain itu, Wagub menambahkan, menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Wagub Klemen Tinal mengharapkan agar ASN tetap netral.
“Kita tidak bisa terlibat dengan cara apapun baik itu saudara kita, siapapun yang mau maju. Tetapi sebagai seorang pegawai tidak boleh terlibat dalam politik karena akan mengganggu kinerja dalam bekerja,”tegasnya.
Wagub kembali mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua agar tidak mencampuri urusan politik sebab sebagai abdi negara harus fokus dalam melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (ing/rm)
