JAYAPURA (PT) – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengharapkan pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat.
Hal ini ditegaskan Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri pada pada Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur, di Jayapura, Selasa (25/9).
Selain itu, pembangunan infrastruktur dapat memfasilitasi kegiatan sosial dan ekonomi untuk mencapai visi pembangunan daerah.
Sebab, Otonomi Khusus (Otsus) yang diberlakukan di Provinsi Papua setidaknya wajib memenuhi prinsip perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan rakyat.
“Makanya untuk menjawab tuntutan pembangunan dibidang infrastruktur, pelaksanaan rapat koordinasi kali ini diharapkan bisa mengkonsolidasi dan mengidentifikasi capaian pembangunan infrastruktur, sehingga ditemukan solusi praktis yang dapat ditindaklanjuti di daerah,” terangnya.
Gubernur mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Papua, agar dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur didasarkan pada prinsip berkelanjutan.
Dengan harapan agar dampak negatif pembangunan infrastruktur bagi lingkungan maupun kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, dapat dikendalikan seminimal mungkin.
“Di lain pihak, ada inovasi baru yang dihasilkan sehingga memberikan warna baru melalui sudut pandang baru dalam merencanakan infrastruktur yang mendukung pembangunan manusia Papua. Tetapi tak ketinggalan dengan tetap memperhatikan prinsip pembanguann berkelanjutan,” harapnya.
Ditambahkan, periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2013 – 2018 telah berakhir dan akan dilanjutkan dengan RPJMD 2018-2023, sehingga tantangan pembangunan Papua di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup saat ini meliputi, upaya untuk memastikan tercapainya target pembangunan lima tahun pada masa periode RPJMD 2013-2018.
Dengan dimulainya masa periode RPJMD 2018-2023, maka tantangan ke depan adalah melakukan penyusunan roadmap dan indikator pembangunan infrastruktur 2019-2023.
Namun, tak sampai disitu. Sebab, tantangan kita secara keseluruhan adalah terkait permasalahan ekonomi, kesejahteraan dan kualitas pembangunan manusia.
“Persoalan tersebut, salah satunya diakibatkan oleh terbatasnya akses pelayanan infrastruktur dasar, rendahnya konektivitas wilayah serta belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung, sehingga untuk menjawab tantangan ini, dari pelaksanaan rapat koordinasi ini diharapkan bisa menghasilkan solusi guna menjawab berbagai permasalahan yang muncul itu,” tambahnya.(ing/rm)
