JAYAPURA (PT) – Kepala daerah di Provinsi Papua sepakat bersama-sama untuk menolak penerimaan CPNS dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) alias sistem online.
Kesepakatan bersama itu, terungkap dalam rapat Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH bersama DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan 29 bupati/wali kota se Papua, di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (25/9) malam.
“Hasil kesepakatan bersama itu, adalah pertama seleksi penerimaan CPNS atau yang lain bersifat offline, bukan online. Tapi secara manual,“ ungkap Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen usai Serahterima Jabatan Bupati Mamberamo Tengah di Grand Abe Hotel, Selasa malam.
Kedua, kata Sekda Hery Dosinaen, para kepala daerah bersama DPR Papua dan MRP juga sepakat menyangkut kewenangan penerimaan pegawai itu, ada pada pembina kepegawaian di tingkat provinsi adalah gubernur dan di kabupaten/kota adalah para bupati dan wali kota.
Selain itu, rapat bersama itu, menyepakati masalah tenaga honorer K2 yang sampai saat ini belum terakomodir, menjadi catatan penting yang nanti akan diperjuangkan melalui formasi khusus.
Terkait hasil kesepakatan bersama itu, lanjut Sekda Hery Dosinaen, nantinya Gubernur bersama DPR Papua dan MRP serta para bupati dan wali kota akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada minggu depan.
“Pertemuan itu, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penerimaan CPNS maupun IPDN dan PON XX tahun 2020. Itu tadi hasil pembahasan secara detail yang dipimpin langsung oleh bapak Gubernur di Sasana Karya,“ katanya.
Bahkan, kata Sekda Hery Dosinaen, Gubernur sudah menandatangani surat yang akan disampaikan kepada Presiden Jokowi untuk meminta waktu pertemuan itu.
“Asisten III Sekda Papua besok akan menuju Jakarta untuk berhubungan dengan protokol kepresiden untuk meminta schedule pertemuan dengan bapak Presiden Jokowi dengan gubernur bersama DPR Papua, MRP dan para bupati/wali kota se Papua,“ katanya.
Soal Perdasi Kepegawaian Daerah apakah sudah ditandatangani Gubernur? Sekda Hery Dosinaen mengakui sudah diajukan, sehingga hal itu menjadi catatan penting.
“Namun yang terpenting adalah dalam waktu yang singkat ini, bagaimana bapak Presiden Jokowi memberikan satu komitmen atau persetujuan pada Papua agar penerimaan CPNS tahun 2018 bersifat offline. Referensi perdasi menjadi catatan penting yang harus kita dorong sebagai pedoman daerah dalam pengadaan kepegawaian daerah maupun penerimaan IPDN dan sekolah-sekolah kedinasan lainnya,“ katanya.
Ditanya bagaimana jika permintaan Papua itu ditolak Presiden? Sekda Hery Dosinaen mengatakan jangan berandai-andai. Tapi, pihaknya tetap berjuang bahwa ada kekhususan di Papua.
“Jelas bahwa gubernur bersama bupati/wali kota, DPR Papua dan MRP telah berkomitmen bahwa penerimaan harus dilakukan secara offline atau manual, bukan sistem online,“ tandasnya.
Terkait affirmasi bagi OAP ini, ujar Sekda Hery Dosinaen, yang akan diperjuangkan dalam penerimaan itu, ada sekitar 6 sekolah kedinasan, sehingga dalam pertemuan itu, Papua berkomitmen nantinya Kampus IPDN Papua akan menjadi tempat untuk pelatihan bagi anak-anak Papua dalam rangka mempersiapkan diri untuk seleksi sekolah-sekolah kedinasan, bukan hanya IPDN, tapi kepolisian, TNI, PLN, Telkom dan sekolah kedinasan lainnya.
Hal itu, imbuh Sekda, perlu disiapkan sedini mungkin termasuk keterwakilan dari 29 kabupaten/kota di Papua yang akan diakomodir, yang akan menjadi perhatian bupati/wali kota dan gubernur dalam menyiapkan generasi muda OAP agar tidak dianggap sebelah mata, agar ke depan punya kompetensi agar bisa bersaing dengan daerah lain. (rm)
