JAYAPURA (PT) – Mata Yusup Dumweng Opki berkaca-kaca di ruangan berukuran 4x 5 meter. Ia terbangun setengah duduk dan menyalami enam anggota tim UP2KP yang menyambanginya siang itu.
Sudah dua minggu, Yusup menginap di Rumah Singgah yang disediakan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Yusup baru berusia 11 tahun. Ia duduk di kelas 4 SD YPPK Oksibil, Pegunungan Bintang. Sejak Juli 2018, ia menderita tumor di pergelangan kaki kiri. Daging tumbuh itu kian hari kian membesar dan tampak menggantung di antara lutut dan pahanya.
“Kami datang tanggal 18 Oktober lalu. Saya dan ibu saya yang antar. Satu bulan kami di RSUD Jayapura dirujuk dari RSUD Oksibil tetapi tak bisa dioperasi di sana. Tanggal 29 Oktober ini, rencananya periksa lalu jadwal operasi,” kata Yuventus Opki, paman dari Yusup. Ikut mendampingi, sang ibu dari Yuven, Meliana Yawalka.
Berbeda dengan Yusup, Mama Yelina Logo yang berada di kamar 205 lantai 2, sudah jauh lebih lama menunggu operasi. Sudah sebulan, sejak 25 September 2018, pasien penderita tumor di saluran kencing ini dirujuk dari RSUD Jayapura.
“Dokter bilang, nanti mereka telpon. Suami yang antar, dia ada mandi. Kami sudah disuruh minum obat, beli sendiri,” kata Mama Yelina asal Wamena ini.
Untuk membantu pasien dan keluarganya, RSCM memang menyediakan rumah singgah. Bangunan berlantai empat yang berdiri di bagian belakang rumah sakit itu memiliki 84 tempat tidur (bed). Setiap kamar memiliki 4 tempat tidur.
Salah seorang pengelola Rumah Singgah RSCM, Erita Febriana, SAp mengaku, sejak Januari hingga Oktober 2018, hanya ada 8 pasien asal Papua yang menginap di Rumah Singgah. Ada 6 orang sudah pulang. Tinggal 2 orang yaitu Yusup dan Yelina.
“Harga sewanya satu malam Rp 15 ribu. Tiap hari mereka hanya dapat 1 kali makan yakni siang hari. Kalau pagi dan malam, ditanggung keluarga. Pendamping hanya diperbolehkan 1 orang. Tapi kadang, ada donatur juga yang sumbang,” katanya.
Sebelum menyambangi Rumah Singgah RSCM, Rabu pagi (24/10), Tim UP2KP melakukan audiens dengan manajemen RSCM di Ruang Rapat Bagian Pemasaran.
Kepala Bidang Sekretariat UP2KP, Alexander Krisifu memimpin rombongan. Ikut dalam rombongan, Jordan Mangar, Marcus Simaela, Hidayat Wairoy, Derik Pinibo dan Gusty Masan Raya.
UP2KP menyambangi RSCM melakukan monitoring evaluasi (Monev) terhadap pelayanan pasien Asli Papua rujukan dari RSUD Jayapura yang menggunakan jaminan Kartu Papua Sehat (KPS).
Sudah empat tahun, Pemerintah Provinsi Papua menandatangani perjanjian kerjasama Memorandum of Understanding atau MoU dengan RSCM Jakarta untuk pelayanan rujukan ini.
Kepala Bagian Pemasaran RSCM dr. Ananato Prasetya Hadi dihadapan Tim UP2KP mengatakan, sejak Januari hingga Oktober 2018, sudah 220 pasien asal Papua yang dilayani oleh RSCM. Angka ini meningkat dari tahun lalu yang hanya seratus lebih pasien.
“Paling banyak adalah pasien THT, ortopedi, onkologi dan bedah syaraf. Pada prinsipnya, kami ingin terus menjaga kerja sama ini agar terus dilanjutkan tahun depan,” katanya.
Staf Unit Administrasi RSCM, Endang Rudana mengakui, selama empat tahun menghadapi pasien asal Papua dan keluarganya, salah satu masalah yang dihadapi adalah komunikasi.
Tidak hanya masalah bahasa, masalah paling utama yakni banyak pasien yang dirujuk tidak membawa identitas lengkap seperti KTP. Lebih parah lagi, tak ada Surat Jaminan dari RSUD Jayapura.
“Kebanyakan yang datang, hanya bawa surat rujukan dari RSUD Jayapura. Makanya kami tidak berani kalau hanya itu. Kami butuh Surat Jaminan dari RSUD selaku penjamin pasien itu, biar kuat secara hukum. Kami harus telpon ke RSUD Jayapura lagi. Tapi kami tetap lihat pasien, jika keadaan darurat, kami tetap layani, kami tetap utamakan keselamatan pasien,” kata Endang.
Masalah lain, RSCM mengaku terkendala dalam proses pembayaran utang yang menunggak setahun terakhir.
Nur Widyastuti, staf bagian Perbendaharaan RSCM mengatakan hingga Oktober 2018, total utang yang dimiliki oleh RSUD Jayapura selaku pihak yang merujuk pasien adalah sebesar Rp 221 juta rupiah.
“Rinciannya, tahun 2015 sebesar Rp 11.591.000, tahun 2016 sebesar Rp 14.283.900, tahun 2017 sebesar Rp 46.992.100 dan tahun 2018 mencapai sebesar Rp 160.132.100,” kata Nur.
Menurut Nur, berdasarkan perjanjian kerjasama, klaim tagihan dikirim ke RSUD Jayapura tiap bulan dengan batas pembayaran dua minggu.
Hanya saja, Nur mengaku akhir-akhir ini, komunikasi pihak RSCM dengan pengelola KPS di RSUD Jayapura tidak berjalan efektif.
“Saya WA juga dibaca saja. Makanya belum dibayar. Ini mau akhir tahun, pembayaran ini juga jadi pegangan bagi kami untuk pelayanan bagi pasien Papua. Tolonglah UP2KP bantu kami fasilitasi pembayaran biar cepat,” kata Nur.
Di hadapan UP2KP, Kepala Bagian Pemasaran RSCM dr. Ananato Prasetya Hadi meminta Nur membuat surat resmi terkait utang pembiayaan yang menunggak.
Surat ditujukan kepada Direktur Eksekutif UP2KP dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Papua dan RSUD Jayapura.
Ketua Tim UP2KP, Alexander Krisifu mengatakan, pihaknya mendengarkan dan menginput semua keluhan dan masukan terkait pelayaran pasien rujukan dari Papua.
Soal tagihan, ia mengaku pihak UP2KP akan bertemu langsung Direktur RSUD Jayapura untuk mengawal dan mendorong agar utang harus segera dilunasi.
Alex menilai, RSCM merupakan salah satu rumah sakit Tipe A Plus yang cukup baik melayani pasien Papua selama ini.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini RSUD Jayapura harus juga memikirkan perpanjangan kelanjutan kerjasama dengan melunasi kewajibannya.
Sebab, pagu anggaran setiap tahun bagi pelayanan rujukan ke luar Papua sangat besar.
“Kemudian, tentang keluhan soal banyak pasien yang datang tanpa identitas lengkap dan Surat Jaminan, kami minta RSCM dan RSUD Jayapura memperbaiki komunikasi agar setiap pasien yang dirujuk. Satu dua hari sebelum berangkat, harus ada komunikasi, termasuk mengecek administrasinya. Kasihan, nanti menyusahkan pasien dan keluarga yang sudah jauh-jauh datang berobat di Jakarta,” kata Alex.
Alex juga menyoroti hampir 99 persen pasien Papua yang dirujuk dari RSUD Jayapura yang tidak mau menginap di Rumah Singgah yang disediakan RSCM dan malah memilih tinggal di hotel.
“Sepanjang 2018, dari 220 pasien yang datang berobat di RSCM, hanya 8 yang menginap di Rumah Singgah. Ini yang buat biaya membengkak. Seharusnya, biaya akomodasi yang diterima sejak dirujuk itu dipakai sehemat mungkin oleh keluarga yang mendampingi,” kata Alex.
Plt Direktur RSUD Jayapura, Anggiat Situmorang dihubungi via telp mengaku sedang rapat.
Melalui Whatsapp, Anggiat membalas pesan pendek wartawan yang meminta tanggapan terkait utang RSUD Jayapura.
“Sebentar saya cek pak,” balasnya singkat.(ist/rm)
