JAKARTA (PT) – Pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (Smelter) PT Freeport Indonesia belum bisa dibangun di Papua. Pasalnya, Papua dinilai belum memiliki pabrik-pabrik penampung dan pengelola limbah.
Apalagi, untuk pembangunan Smelter juga membutuhkan biaya yang besar.
Hal itu, dikatakan Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia, Riza Pratama kepada pers di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (12/11) malam, usai pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua yang diwakili Sekretaris Daerah Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi.
“Smelter masih di Gresik (Jawa Timur). Karena ada limbah beracun yang harus dikelola. Kebetulan di Gresik sudah ada infrastruktur atau pabrik semen dan pabrik pupuk yang menampung limbah itu. Maka dari itu, untuk sementara lebih visibel dibangun di Gresik,” ungkap Riza.
Dijelaskan, pengolahan dan pemurnian konsetrat yang dilakukan menghasilkan limbah Toxic Material yang jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan limbah beracun bagi lingkungan hidup baik yang berada di udara, tanah dan air.
“Membangun Smelter itu itu susah dan mahal. Kita harus mengelola limbah. Limbah Toxic itu berbahaya. Jadi, jika tidak dikelola dengan baik, limbah itu bisa beracun bagi udara, tanah dan air. Tapi, jika nanti Papua sudah mempunyai penampung limbah itu, mungkin juga akan bisa dibangun di Papua,” ujarnya.
Di Gresik, lanjut Riza Pratama, sudah ada pabrik pupuk yang mengelola limbah Toxic menjadi bahan untuk membuat pupuk.
Begitupun limbah limbah Gypsum (batu putih sisa endapan) yang diserap oleh pabrik semen PT Petrokimia.
“Jika tidak dikelola secara berkelanjutan maka akan berdampak ke lingkungan hidup dan akan merusak. Makanya, untuk saat ini Gresik yang paling cocok pilihannya,” tandasnya.
Sementara itu, laporan PT Freeport terkait kemajuan pembangunan Smelter yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur sudah mendekati target, yakni lima persen.
Dari total target yang dicanangkan mencapai 5,18 persen hingga Agustus 2018, pembangunan smelter itu sudah menyentuh 90 persen.
Sebelumnya Kementerian ESDM mengungkapkan pembangunan smelter yang dikerjakan oleh PT Freeport Indonesia di wilayah Gresik, Jawa Timur ini baru mencapai 2,42 persen.
Dalam pertemuan itu, Sekda Papua TEA Hery Dosinaen didampingi Asisten I Doren Wakerkwa, SH, Kepala Bappeda, DR. M Musa’ad, Kepala Inspektorat, Anggiat Situmorang, SH, Kepala Badan Keuangan, Ridwan Rumasukun.
Plt Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Daud Ngabalin, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Gerson Djitmau, SH dan Kepala Badan Penghubung Papua di Jakarta, Alex Kapisa,ST.(ans/rm)
