JAKARTA (PT) – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum siap menalangi pembelian 10 persen saham PT Freeport Indonesia untuk Papua.
Kesiapan PT Inalum itu, seiring dengan diperolehnya pendanaan sebesar USD 4 milliar.
“Kita sudah berhasil mendapatkan pendanaan USD 4 milliar. Minggu ini uang/dananya sudah masuk,” ungkap Direktur Utama PT Inalum (Persero), Budi Gunadi Sadikin menjawab pers usai menghadiri pertemuan terbatas antara Menteri BUMN, Rini Soemarno dan tim Road Show PON Papua yang dipimpin langsung Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM didampingi Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (14/11).
Sesudah uang masuk, kata Budi, maka Inalum tinggal menunggu beberapa perijinan dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Keuangan untuk mengakusisi saham PT Freeport Indonesia.
“Kita sudah siap bertransaksi, namun masih menunggu ijin dari beberapa Kementerian,” ujarnya.
Lebih lanjut, untuk 10 persen saham Freeport milik Papua dapat direalisasikan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua.
Untuk itu, diharapkan Pemprov Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika segera merealisasikan pembentukan BUMD itu.
“Tadi dibicarakan bersama dengan Pak Gubernur, supaya kepemilikan 10 persen dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Mimika bisa segera direalisasikan dalam bentuk BUMD, yang bisa menjadi pemilik bersama dengan Inalum di PT Freeport Indonesia,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Pemprov Papua tetap harus membeli saham PT Freeport Indonesia sebanyak 10 persen.
Inalum akan membeli saham 45,6% saham PTFI dengan nilai US$ 3,85 miliar untuk meningkatkan saham menjadi 51 persen, sehingga, 100 persen saham PTFI sebesar US$ 8,56 miliar.
“Memang daerah membeli 10 persen dari Freeport. PTFI yang kita beli US$ 3,85 miliar itu untuk 45 persen. Jadi ,100 persen saham Freeport itu harganya sekitar US$ 8,56 miliar,” katanya.
Budi mengatakan, 10 persen dari total nilai saham sekitar US$ 856 juta. Nilai itu yang harus dibayar pemerintah Papua.
“Jadi, pemerintah daerah harus bayar 10 persen dari US$ 8,56 miliar atau sekitar US$ 856 juta,” ujarnya.
Namun begitu, Budi menyadari daerah tidak memiliki dana sebesar itu. Maka, Inalum akan menawarkan pinjaman dimana pembayarannya memakai dividen Freeport.
Diketahui PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum menerbitkan obligasi global (global bond) senilai 4 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 58 triliun (kurs 14.500 per dollar AS). Seperti dikutip dari Nasdaq.com, hasil dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk mendanai akuisisi saham mayoritas PT Freeport Indonesia.
Inalum menjual obligasi dalam empat seri yakni sebesar 1 miliar dollar berjangka 3 tahun dengan imbal hasil 5,2 persen, 1,25 miliar dollar AS berjangka 5 tahun dengan imbal hasil 5,7 persen. Selanjutnya, obligasi 1 miliar dollar berjangka 10 tahun dengan imbal hasil 6,5 persen, dan 750 juta dollar berjangka 30 tahun dengan imbal hasil 6,7 persen.
Oligasi diharapkan mendapatkan peringkat BAA2 oleh Moody’s dan BBB- oleh Fitch. Pada Juli 2018, Freeport setuju melepas 51 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia senilai 3,85 miliar dollar AS. (ans/rm)
