JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua berencana akan membangun pasar rakyat induk di lima wilayah adat yakni wilayah adat Saereri, Mamta, Me Pago, La Pago dan Ha’anim.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Max Olua mengungkapkan, rencana pembangunan pasar rakyat pada setiap wilayah adat tersebut untuk memutuskan mata rantai harga di Papua.
“Pembangunan pasar rakyat ini sesuai roda ekonomi yang dibangun dan sesuai arah dan kebijakan nawacita presiden,”ungkapnya kepada wartawan di Jayapura.
Diakuinya, pembangunan pasar induk ini selain menekan harga sembilan bahan pokok pada lima wilayah adat tersebut maka juga untuk pendistribusian barang-barang kebutuhan masyarakat pada pasar induk.
“Jadi masyarakat tidak hanya terfokus ke Kota Jayapura membeli barang. Ini kita mencoba mendorong program yang spektakuler dan monumental,”terangnya.
Menyoal tingginya harga cabai yang mencapai harga Rp 200 ribu per kilo di pasar, Kadis Max Olua mengaku, akan duduk bersama dengan dinas terkait untuk membahas hal ini.
“Kita akan coba duduk bersama membahas hal ini dan bagaimana harga tersebut dapat stabil,”imbuhnya.
Menurut dia, mahalnya harga cabai saat ini menimbulkan disparitas (selisih) harga terlalu tinggi.
“Kita harus mengikuti mata rantai dari hulu ke hilir. Hal ini sebagai cara dapat memutus rantai distribusi yang terlalu panjang,”tandasnya. (ing/rm)
