JAYAPURA – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda, S.Pd, MH mengatakan, dalam Rapat Kerja (Raker) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Se-Provinasi Papua, pihaknya mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat mengingat Provinsi Papua masih kekurangan guru kekhususnya guru pendidikan dasar yang disebabkan oleh tidak meratanya ketersebaran guru.
“Guru-guru kita ini menumpuk di kota karena berbagai faktor misalnya dukungan kesejahteraan dan keamanan. Kemudian minimmya sarana dan prasarana sekolah termasuk tidak tersedianya rumah guru. Belum lagi guru yang dalam waktu dekat akan memasuki masa pensiun,”ungkapnya ketika mewakili Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menutup secara resmi OPD Dinas Pendidikan Se-Provinsi Papua di Hotel Horizon Jayapura.
Kata Elias Wonda, untuk pendidikan vokasi dengan melihat ketersediaan guru, khususnya guru produktif maka harus ada upaya khusus melalui program akselerasi seperti program pengadaan guru produktif.
Hal itu untuk memenuhi kebutuhan guru produktif di Papua sebanyak 900 orang sementara guru yang ada di sekolah saat ini hanya 50 persen atau 450 orang.
“Proses perekrutan kepala sekolah juga jadi perhatian dimana kita akan merekrut kepala sekolah melalui talet scouting atau program pemandu bakat dan minat,”bebernya.
Dalam rangka menjamin terlaksananya delapan standar pendidikan nasional di sekolah, maka perlu ada supervisi dan monitoring secara berkala yang dilakukan oleh pengawas.
“Harus menjadi bagian integral peningkatan mutu profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Itu tugas pengawas,”imbuhnya.
Kadis Wonda mengharapkan perlu adanya kerjasama antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkenaan dengan kewajiban dan tugas sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
“Kita akan mendukung terbitnya Peraturan Gubernur tentang Layanan Pendidikan Khusus SMA/SMK serta Layanan pendidikan dasar dan tugas perbantuan lain sebagai penjabaran dari pelaksanaan undang-undang tersebut sesuai dengan kebutuhan,”terangnya.
Ia menambahkan ada lima rancangan program prioritas pendidikan vokasi yang secara kontekstual harus mampu dijabarkan.
Kelima program prioritas itu antara lain penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi serta peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi. (ama/rm)
