JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan bahwa tidak pernah memberikan dukungan terhadap mahasiswa di seluruh Indonesia dalam melakukan aksi unjuk rasa atau demo menuntut lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebab, tegas Doren Wakerkwa, tujuan pengiriman putra-putri Papua studi di luar Papua, bukan untuk melakukan aksi unjuk rasa, tetapi untuk melakukan studi.
“Gubernur mengirim mahasiwa dibiayai negara, supaya selesai kuliah pulang ke Papua untuk membangun tatanan kehidupan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan yang ada di tanah ini. Kami tidak suruh (mahasiswa asal Papua) baik secara kelompok ataupun perorangan melakukan aktivitas (demo meminta merdeka) itu,” tegas Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH di kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (3/12).
Pernyataan Doren Wakerkwa ini, terkait adanya aksi unjukrasa yang dilakukan sekitar 300 anggota Aliansi Mahasiswa Papua di Surabaya hampir bentrok dengan ormas pada Sabtu, 1 Desember 2018.
Dalam orasinya, mahasiswa yang mengenakan atribut bendera Bintang Kejora itu menuntut agar rakyat Papua Barat diberi hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi. Mereka juga menuntut Papua Merdeka.
Untuk itu, lanjut Doren Wakerkwa, mahasiswa yang sementara menuntut ilmu di luar Papua kemudian bertentangan dengan negara dan kini berhadapan dengan aturan hukum berlaku, tidak ada toleransi sedikitpun bagi Pemprov Papua untuk membela.
“Jika salah ya berhadapan dengan hukum, mestinya mahasiswa asal Papua yang mengambil studi di Perguruan Tinggi Negeri atau swasta di seluruh Indonesia, hanya berkuliah dan setelah diwisuda, segera kembali ke Papua untuk membangun daerahnya, sebagai bangsa dan warga negara Indonesia,” tandasnya.
Doren menjelaskan, pemberian beasiswa sebenarnya bertujuan untuk membantu putra dan putri asal Papua agar mendapat pendidikan tinggi, sehingga mampu bersaing dengan pemuda dan pemudi lainnya di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan.
“Jadi, mereka mau kuliah dimana pun berada, baik di Surabaya, Aceh, Manado, bahkan luar negeri sekalipun, mereka mesti kembali pulang kembali ke Papua, membangun daerah,” pungkasnya.(ing/rm)
