JAYAPURA – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Papua diharapkan dapat mengatasi masalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja di Papua.
Pasalnya, pembangunan dibidang ketenagakerjaan bukan suatu hal yang sederhana.
Melainkan sebuah hal yang rumit, kompleks dan sangat luas keterkaitannya dengan bidang lain.
Hal ini diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Simon Itlay, pada Rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Ketenagakerjaan Papua 2017 di Aula Dinas Tenaga Kerja Papua, Kamis (30/3).
Dikemukakannya, penduduk usia kerja yang mempunyai pendidikan maksimum lulus SD masih sebesar 56,78 persen (data BPS Tahun 2015).
Sementara itu, sampai dengan saat ini di Papua masih banyak penduduk yang bekerja dengan status pekerja tidak dibayar.
Angkanya pun mencapai 37,14 persen sehingga dipastikan mereka belum mampu menjamin kesejahteraan hidupnya sendiri.
“Demikian juga untuk angkatan kerja yang berpendidikan maksimum SD, jumlahnya masih tinggi hingga mencapai 61,60 persen,”ungkapnya.
“Sehingga sehubungan dengan itu maka dalam pembangunan ketenagekerjaan diperlukan langkah-langkah yang komperehensif melalui perencanaan secara sistematis tetapi juga efektif,”kata dia.
Sedangkan menyoal pembangunan ketransmigrasian di Papua, kini diperhadapkan pada paradigma baru pembangunan ketransmigrasian secara nasional serta pemberlakuan UU Otsus di Papua.
Serta Perdasi No 15 tahun 2008 tentang kependudukan, dimana pada pasal 44 (ayat 1) menyatakan pelaksanaan transmigrasi di Papua akan dilaksanakan setelah penduduk asli berjumlah 20 juta orang.
“Maka begitu kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan maupun ketransmigrasian ini. Perlu dicarikan solusi penyelesaiannya melalui sinergitas antara pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota,”imbuhnya.
Pemprov melalui Disnaker juga berkomitmen menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Papua.
“Kita tentu berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Memang dari pusat hingga provinsi, saat ini sedang fokus untuk menuntaskan kemiskinan dan pengangguran,”bebernya.
Dikatakan, pengangguran dan kemiskinan ini meski ditekan tapi disisi lain Pemprov Papua juga tidak menutup kemungkinan untuk tetap mendorong transmigrasi lokal yang diharapkan bisa mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat lokal Papua.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Drs Yan Piet Rawar menyebutkan bahwa melalui Forum OPD Dinas Tenaga Kerja bersama pihak terkait diharapkan bisa mencari solusi bersama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
“Upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Papua, disatu sisi juga untuk mewujudkan tujuan indeks pembangunan manusia (IPM). Memang kita harus akui bahwa IPM kita masih dibawah daerah lain, oleh sebab itu kita harus berupaya meningkatkan IPM maka tingkat kemiskinan dan pengangguran harus ditekan,”sebutnya.
Ditambahkan, perlu adanya sinergitas antara kabupaten/kota dengan provinsi, untuk bagaimana menformulasikan program yang mana bisa mengatasi persoalan-persoalan.
“Kita harus menyamakan persepsi untuk mengatasi persoalan antara lain perencanaan yang baik, sehingga perencanaan seperti pelatihan-pelatihan bisa terstruktur,”tandasnya. (ing/al/rm)
