JAYAPURA (PT) – Pelantikan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua rencananya bakal dilakukan awal tahun 2019.
Sekretaris Daerah Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi mengatakan, pelantikan OPD baru bisa dilaksanakan tahun depan.
Sebab, pemerintah saat ini masih fokus pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 dan pengajuan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
“Kemungkinan besar pada awal tahun sudah pasti akan ada pelantikan kepala OPD baru hasil reformasi birokrasi,” kata Sekda Hery Dosinaen, Senin (10/12).
Peleburan atau perampingan OPD itu, kata Sekda Hery Dosinaen, tidak berdampak pada tugas dan fungsinya. Hanya saja, sudah pasti ada pengurangan dari sisi eselonering atau yang menjabat pada jabatan tertentu.
Diakui, saat ini Pemprov Papua tengah melakukan rapat bersama DPR Papua yang membahas pengajuan non APBD 2019 dan Raperda yang diajukan eksekutif.
Diantaranya Raperda Pekan Olahraga Nasional (PON), Raperda Divestasi Saham Freeport, Raperda OPD baru yang diciutkan menjadi 35 instansi dari 52 dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Pihaknya pun terus mendorong pembahasan RAPBD 2019 agar segera rampung, meski belum melantik OPD baru hasil reformasi birokrasi.
“Sebab, kami sudah konsultasi dengan Kemendagri, sehingga langkah-langkah yang kita ambil di dalam penyusunan RAPBD 2019 tanpa melantik OPD baru, dipastikan tak bakal melanggar ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengatakan, pihaknya akan melakukan perampingan OPD di lingkungan Pemprov Papua untuk mengefektifkan kinerja OPD menjadi lebih baik.
“Iya, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan perampingan OPD,” katanya. (ing/rm)
