JAYAPURA (PT) – Dualisme kepemimpinan di organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), mendapat tanggapan dari Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH.
Menurut Gubernur, siapapun yang menjadi pimpinan KAPP haruslah dipilih sesuai dengan mekanisme organisasi.
Penegasan itu disampaikan Gubernur kepada wartawan di Jayapura, Rabu, (19/12).
“Saya mengharapkan siapapun yang hendak pimpin KAPP harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam organisasi tersebut,” katanya.
Gubernur Enembe mengatakan, memimpin sebuah organisasi tidaklah sesederhana yang kebanyakan orang atau masyarakat pikirkan, apalagi ada kaitannya dengan uang.
Sebelumnya, tengah mencuat polemik dualisme kepemimpinan dalam internal KAPP di mana kepengurusan di bawah komando Merry Yoweni mempertanyakan pelaksanaan Konferensi Luar Biasa (KLB) versi tim tujuh yang dianggap tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi tersebut, dimana dapat dinilai ilegal dan cacat hukum karena tidak memiliki legalitas yang sah.
Ketua Umum KAPP Pusat Merry C. Yoweni, mengatakan KLB ini dinilai cacat hukum karena tidak memenuhi forum yaitu hanya dihadiri tujuh dari total 42 ketua kabupaten/kota yang terdaftar sehingga meminta segera menghentikan konferensi yang sedang dilaksanakan dan jika peringatan ini tidak diindahkan maka pihaknya akan mengambil langkah hukum untuk melindungi KAPP sendiri.
Bahkan perwakilan asosiasi-asosiasi masyarakat Bumi Cenderawasih yang bernaung di bawah organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mengharapkan polemik ini segera berakhir, pasalnya jika terus berlanjut maka akan merugikan para pelaku usaha khususnya orang asli setempat (OAP).
Octovianus Aronggear Sekretaris Umum Kumpulan Asosiasi KAPP, mengatakan pihaknya mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam hal ini Gubernur Lukas Enembe sebagai pembina dan penasehat organisasi ekonomi lokal tersebut untuk menyelesaikan polemik dualisme yang kini sedang terjadi. (lam/rm)
