JAYAPURA (PT) – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, menyampaikan pidato akhir tahun 2018 dan menyambut tahun 2019.
Banyak point point keberhasilan penting yang disampaikan, maupun tugas yang harus dilakukan tahun 2019, berikut pidato Gubernur Papua.
Para pemirsa dan pendengar, seluruh rakyat Papua yang saya cintai. waa…..waa…..waa…..
Masih dalam suasana sukacita Natal, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Kasih dan Berkat-Nya kepada kita, kepada Papua. kepada seluruh masyarakat Papua.
Izinkanlah saya selaku Gubernur Papua dan saudara Klemen Tinal selaku Wakil Gubernur Papua, beserta keluarga dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua, menyampaikan selamat merayakan Natal bagi yang kami kasihi dan kami cintai, seluruh Umat Kristiani yang berada di gunung-gunung, di pedalaman, di lembah-lembah, di rawa-rawa, di tepi-tepi sungai, di pesisir-pesisir pantai, di pulau-pulau, di Kampung-kampung, di wilayah Anim Ha, La Pago, Mee Pago, Mamta dan Saireri.
Semoga kita semua diberkati dengan damai Natal yang tiada hentinya, Tanah Papua dipenuhi dengan kehangatan dan cinta kasih serta berkat Tuhan Yang Maha Kuasa terus tercurahkan kepada kita, seluruh rakyat Papua.
Perjalanan kita selama tahun 2018, sungguh sangat berarti, kita telah berhasil melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara demokratis, jujur, tertib dan damai.
Proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang damai ini memberikan contoh kepada daerah lain di Indonesia, bahwa rakyat Papua semakin matang di dalam berdemokrasi. Kita juga telah membangun budaya politik Papua yang damai dan penuh kasih. Inilah peradaban yang mengangkat harkat dan martabat orang Papua.
Saya dan saudara Klemen Tinal ingin menyampaikan rasa hormat kami, berkat kepercayaan, do’a, dan harapan dari saudara-saudaraku seluruh masyarakat Papua.
Dari relung hati yang paling dalam, kami haturkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya, telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk kembali memimpin masyarakat Papua 5 tahun ke depan, melanjutkan kebersamaan kita, untuk melanjutkan pembangunan, mewujudkan Harapan Seluruh Rakyat Papua, bekerja bersama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2018-2023.
Kebersamaan menjadi modal sosial dan modal kultural kita dalam melangkah dan bekerja di kurun waktu lima tahun ke depan.
Oleh sebab itu, komunikasi antar unsur pemerintahan daerah, antara Gubernur, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, TNI/Polri, Bupati/Wali Kota, antar pemerintahan daerah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, maupun perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya, akan selalu kita jaga dan tingkatkan di masa-masa mendatang.
Saatnya bagi kita untuk melangkah bersama, menjemput masa depan Papua. Kini saatnya bagi kita untuk bersatu, mari kita bersama menyatukan langkah dan pikiran untuk mengatasi berbagai tantangan dan persoalan, untuk mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan.
Puji Tuhan, dengan kerja keras kita semua selama 5 tahun periode kepemimpinan Lukmen, kita telah berhasil menciptakan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Kita juga telah mampu membangun harkat dan martabat Papua, serta reputasi yang baik di mata provinsi lain dan pemerintah serta seluruh mitra pembangunan kita.
Pelaksanaan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera telah membuahkan hasil dan pondasi yang kuat bagi keberlanjutan pembangunan di Provinsi Papua. Kita harus menunjukkan proses perjalanan sejarah Papua dalam sebuah kontinuitas proses yang konsisten.
Kita telah membangun pondasi KEBANGKITAN Provinsi Papua di segala bidang. Terwujudnya kehidupan sosial yang aman, damai, beretika dan demokratis. Berkembangnya kehidupan budaya dan jati diri Orang Papua yang kuat dan kreatif, dengan mengintegrasikan sistem sosio kultural Papua ke dalam sistem formal melalui pembagian 5 wilayah pembangunan berbasis kultural sebagai penghargaan nilai kultural dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Kita telah mengarahkan pembangunan untuk KEMANDIRIAN Provinsi Papua, mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pemerataan (growth with equity) dan bahkan memulihkan dan menjaga lingkungan alam Papua sebagai asset kehidupan masyarakat Papua.
Kita memperkuat kemandirian masyarakat Kampung melalui pengembangan ekonomi berbasis komoditas lokal yang merupakan basis kehidupan masyarakat, dengan meningkatkan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan. Kemajuan yang berarti juga pada upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal juga telah membuahkan hasil. Terlihat menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.
Meningkatnya konektivitas antar kawasan dan antar daerah. Percepatan pembangunan jaringan transportasi yang dapat menerobos kerisolasian wilayah. Kita tingkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas dalam mendukung kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Papua.
Pembangunan untuk mewujudkan KESEJAHTERAAN orang Papua, dengan meningkatkan akses masyarakat asli Papua pada pendidikan dasar dan menengah termasuk non-formal secara merata sesuai kondisi geografis dan budaya kita, kita tingkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan khususnya ibu, bayi dan anak dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Papua melalui pemenuhan Gizi dan jaminan kesehatan (Kartu Papua Sehat) agar distribusi pembiayaan kesehatan merata bagi seluruh Orang Papua, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular berbahaya.
Kita tingkatkan pemenuhan ketersediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau dengan sanitasi lingkungan dan air bersih yang bermutu dan ketersediaan listrik yang merata melalui program pembangunan 13.000 unit rumah.
Upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat dan Berprestasi, telah membuahkan hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita, dalam kurun waktu 2013-2017, kita berhasil meningkatkan capaian pertumbuhan IPM sebesar 2,84 point yang menempatkan Provinsi Papua sebagai Provinsi pada top mover pertumbuhan IPM dari 34 Provinsi di Indonesia.
Momentum pergantian tahun adalah waktu yang tepat bagi Kita semua untuk merefleksi diri, melihat kembali apa yang telah Kita lakukan selama satu tahun kebelakang, sehingga dapat Kita jadikan sebagai dasar untuk menentukan apa yang akan kita lakukan pada tahun berikutnya.
Kami percaya bahwa kebersamaan dan persatuan adalah kunci bagi masyarakat Papua untuk terus maju, mewujudkan masyarakat Papua yang sejahtera dalam Bingkai NKRI.
Dari berbagai pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2018 ini, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi, bagaimana mengurangi disparitas atau ketimpangan antar wilayah dan antar penduduk: kantong-kantong kemiskinan Papua berada di wilayah pegunungan tengah dikarenakan sulitnya akses transportasi, rendahnya tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas khususnya bagi Ibu, Bayi dan anak-anak dalam rangka mempersiapkan generasi emas Papua.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, harus terus dipertahankan, dikembangkan dan dimantapkan. Capaian dan prestasi tersebut, pada hakekatnya adalah salah satu modal dasar yang harus kita lanjutkan untuk capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi, di lima tahun yang akan datang.
Pada periode 2018-2023 kita harus terus berupaya keras menjawab tantangan pembangunan dan perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua 2005-2025, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, membangun keadilan, dan menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia.
Oleh karena itu Kerangka Pembangunan 2018-2023 berada dalam Visi : Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan. Melanjutkan Kebangkitan, Kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat Papua sebagai cita-cita bersama akan dapat terwujud secara hakiki jika dalam pelaksanaan pembangunan menjawab rasa Keadilan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua.
Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan dapat menghilangkan perasaan masyarakat Papua terhadap bentuk ketidakadilan, marginalisasi, ketimpangan dan diskriminasi.
Visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan ini, akan diletakan dalam koridor oleh nilai-nilai, yaitu Kasih Menembus Perbedaan. Kasih itu tidak tumbuh di ruang yang hampa, namun Kasih itu hidup di atas Tanah Papua, Tanah Firdaus. Perbedaaan itu kodrat, perbedaan harusnya sebagai unsur penguat bukan memperlemah di sini ada beragam suku, etnik, agama, dan golongan. Karena itu, Kasih harus menembus sekat-sekat sosial itu, kasih harus tumbuh dan berkembang di atas tanah yang diberkati ini. Sebagai Mozaik indah dalam Harmoni Kehidupan.
Nilai-nilai Kasih Menembus Perbedaan akan menjadi nilai dasar pelaksanaan pembangunan kita. Kita akan memastikan pembangunan untuk semua, pertumbuhan yang disertai pemerataan dan keadilan, serta pembangunan yang menghormati alam ini, lingkungan hidup kita.
Selanjutnya, akan saya jelaskan secara ringkas prioritas pembangunan Provinsi Papua periode 2018-2023 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam upaya mewujudkan Visi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan, yaitu :
Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM, yang difokuskan pada : Akselarasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua, Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Politeknik berbasis potensi unggulan di lima wilayah, Pembangunan dan Pengembangan Balai Latihan Kerja yang terstandar di lima wilayah, penguatan PTN/PTS yang memenuhi syarat.
Kedua, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, yang difokuskan pada peningkatan akses di pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata di seluruh wilayah, peningkatan ketahanan pangan, serta perumahan dan permukiman.
Ketiga, Pemantapan Rasa Aman, Tentram dan Kedewasaan Berdemokrasi. Dengan memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga agama dan tokoh adat, Memperkuat kemitraan dan kolaborasi efektif dengan lembaga-lembaga penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum dan HAM, dan Memperkuat peran lembaga adat dalam pemerintahan dan pembangunan, Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik.
Keempat, Pemantapan Tata kelola Pemerintahan. Dilakukan dengan Meneruskan reformasi birokrasi secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya, Memperkuat dan melanjutkan sistem Tunjangan Kinerja Daerah bagi ASN, meningkatkan fungsi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, Memperkuat perencanaan pembangunan dan penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan, dan mengoptimalkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah.
Kelima, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi yang berkelanjutan. Dengan melakukan pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan ekonomi berbasis wilayah adat, Menyiapkan sarana dan prasarana ekonomi berbasis keunggulan masing-masing wilayah adat dengan pendekatan Tanam, Petik, Olah dan Jual, Penguatan kemauan dan kemampuan masyarakat kampung dalam berinovasi dan berproduksi serta mengelola ekonomi lokal yang kuat dan mandiri yang berkelanjutan.
Keenam, Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas. Dengan memfokuskan pada Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah, Peningkatan akses telekomunikasi di seluruh wilayah dan ketersediaan air bersih serta pemenuhan energi listrik.
Ketujuh, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terbelakang dan Terdepan. Dengan memfokuskan pada pengurangan kesenjangan antar daerah dengan melakukan perbaikan kebijakan pembagian dan pemanfaatan dana Otsus, Percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil dan Pengurangan kesenjangan antar masyarakat melalui Program Bangga Papua, dengan memberikan bantuan bagi anak usia 4 tahun ke bawah.
Dalam tahun 2019, sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2018-2023, 7 prioritas pembangunan diatas akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan.
Salah satu hal yang masih perlu kita evaluasi pada tahun 2018 adalah keberadaan saudara-saudara Kita yang masih berkeinginan untuk melepaskan Papua dari Pangkuan Ibu Pertiwi.
Dalam kesempatan ini, sebagai Gubernur yang adalah wakil Pemerintah Pusat, saya ingin menegaskan kembali bahwa Papua secara sah dan final adalah bagian dari NKRI.
Berdasarkan data pada tahun 2018 total terdapat 43 kali aksi gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKSB, yang didominasi terjadi di wilayah Tembagapura, Kabupaten Mimika (17 kali), Kabupaten Puncak Jaya (10 kali), Kabupaten Puncak (4 Kasus), Kabupaten Lanny Jaya (4 Kasus), Kabupaten Paniai (1 Kasus) dan Kabupaten Nduga (7 kali).
Saya mengutuk keras rangkaian aksi gangguan keamanan tersebut, termasuk penyerangan terhadap para Pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga yang menyebabkan 21 orang meninggal dunia.
Tindakan tersebut merupakan tindakan biadab dan sebagai pelanggaran HAM, tidak menunjukkan adanya sifat kemanusiaan, sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya papua maupun agama yang kita yakini, yang penuh dengan kasih sayang antar sesama mahluk hidup. Tindakan tersebut juga nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila sila ke- 2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”
Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua yang masih berkeinginan untuk melepaskan Papua dari NKRI, agar segera menghentikan segala aktivitasnya dan ikut mendukung proses pembangunan Papua dalam rangka mewujudkan kesehjateraan bagi masyarakat Papua, dalam bingkai NKRI.
Saya mendukung segala bentuk upaya Aparat TNI dan Polri untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap oknum-oknum masyarakat Papua yang telah mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Papua termasuk di Kabupaten Nduga, dengan tetap memberikan jaminan keamanan dan ketentraman yang layak bagi kehidupan masyarakat.
Masyarakat Papua pada dasarnya adalah masyarakat yang diselimuti kasih, cinta damai, beradab, dan menunjung tinggi rasa kemanusiaan, itulah jati diri setiap orang asli papua yang harus tetap kita pertahankan.
Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah dibawah kepemimpinan bapak Presiden Jokowi yang telah memberikan perhatian luar biasa kepada masyarakat Papua melalui berbagai program dan kebijakan seperti program Jalan Trans Papua, Tol Laut, Tol Udara, BBM Satu Harga, Semen Satu Harga, Papua Terang, pembangunan PLBN Skouw dan Sota, peningkatan SDM Papua, pembangunan Palapa Ring, serta peningkatan Dana Desa. Berbagai program tersebut telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat diseluruh Provinsi Papua, di Gunung-gunung, di Pantai, di Pulau, dan di kampung-kampung.
Untuk itu, secara khusus, saya mewakili masyarakat Papua juga meminta, agar pembangunan Jalan Trans Papua tetap dilanjutkan dan dipercepat, sehingga mampu meningkatkan konektivitas wilayah dan membuka keterisoliran masyarakat yang berada dipedalaman.
Kami berharap adanya peristiwa di Kabupaten Nduga, tidak menyurutkan semangat bapak Presiden untuk tetap membangun Papua sebagai bagian dari NKRI.
Kami juga mengucapkan terimakasih kepada bapak Presiden Joko Widodo, karena berkat keberanian dan kegigihannya Indonesia berhasil menguasai 51 persen saham PT. Freeport Indonesia, dimana 10 persen-nya menjadi hak masyarakat Papua.
Kami berharap penguasaan Saham ini akan mendukung upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga Provinsi Papua dapat sejajar dengan provinsi lainnya di Indonesia.
Tahun 2019 nanti merupakan tahun politik, saya menghimbau dan berharap kepada seluruh masyarakat Papua untuk tetap menjaga perdamaian, keamanan, dan ketertiban, sehingga pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif tahun 2019 di wilayah Provinsi Papua dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Kita harus mampu memastikan bahwa pelaksanaan Pesta Demokrasi di Papua dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat merubah stigma bahwa wilayah Papua adalah wilayah yang rawan. Kita telah berhasil membuktikan bahwa meskipun dalam Pilkada Serentak tahun 2018 Provinsi Papua dikategorikan sebagai daerah yang rawan, namun pelaksanaannya berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut tentunya harus kembali kita ulangi pada pemilu tahun 2019.
Persiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX dan PEPARNAS XVI tahun 2020 akan diprioritaskan. PON XX dan PEPARNAS XVI merupakan kepercayaan bangsa dan negara kepada kita, karenanya saya katakan bahwa PON XX dan PEPARNAS XVI merupakan harga diri kita, pemerintah daerah dan masyarakat papua, ini adalah pertaruhan Harkat dan Martabat kita sebagai Orang Papua.
Untuk itu, saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat Papua untuk dapat mendukung dan membantu kesuksesan pelaksanaan PON XX dan PEPARNAS XVI tahun 2020 di Papua.
Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Pusat dan BUMN-BUMN, yang telah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan PON dan PEPARNAS. Pelaksanaan PON XX dan PEPARNAS XVI tahun 2020 yang baik tentunya akan mensejajarkan wilayah Provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia.
Diperlukan usaha-usaha besar dan tindakan-tindakan terobosan, yang dilandasi dengan keuletan dan kebesaran hati serta pemikiran dari kita semua, terutama seluruh aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
Disamping usaha yang sungguh-sungguh untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan, kita harus tetap menjaga ketentraman dan ketertiban. Perlu kiranya saya tekankan dalam hubungan ini, bahwa pemeliharaan ketentaraman dan ketertiban merupakan faktor utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Partisipasi dan kerjasama yang sungguh-sungguh dari seluruh komponen di Papua, baik Pemerintah, MRP, DPR Papua, TNI/Polri, tokoh agama, tokoh adat, perguruan tinggi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, pers, media massa dan seluruh Rakyat Papua, akan sangat menentukan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kita dalam tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya.
Demikianlah, beberapa hal yang terkait dengan pencapaian tahun 2018 dan harapan yang akan kita lakukan dan implementasikan di tahun depan kepada seluruh rakyat di Provinsi Papua dalam menyonsong tahun baru 2019.
Semua tampaknya telah jelas, namun kita masih menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan untuk mewujudkan Visi kita bersama “PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN”.
Bahwa semua yang kita lakukan di tahun 2019 dan di tahun-tahun mendatang harus memberikan jaminan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, masyarakat harus mendapatkan kecukupan dalam hal pemenuhan pangan, sandang dan papan (perumahan layak) pendidikan, kesehatan serta rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Papua dalam Bingkai NKRI.
Saya mengajak semua pihak baik pemerintah, unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bersinergi melakukan segala daya dan upaya guna memberikan jaminan kecukupan bagi masyarakat khususnya orang asli Papua.
Dengan Persatuan dan Soliditas kita semuanya, dengan bekerja lebih baik dan berdasarkan hati yang tulus, tahun depan kita akan lebih baik lagi.
Selamat Tahun Baru 2019, selamat bekerja menyongsong kehidupan yang lebih baik. (lam/rm)
