JAYAPURA (PT) – Terkait permasalahan yang terjadi di Kabupaten Memberamo Raya tampaknya menjadi perhatian serius oleh Anggota DPR Papua, Yotam Bilasi yang juga merupakan putra asli dari daerah tersebut.
Bahkan, Yotam Bilasi meminta Pemprov Papua dapat menfasilitasi permasalahan di Kabupaten Mamberamo Raya saat ini.
Apalagi, kata Yotam, belakangan ini telah beredar pro kontra bahwa Mamberamo Raya masuk ke wilayah adat Saireri, sehingga Pemprov Papua harus memastikan bahwa Mamberamo Raya harus dikembalikan ke wilayah adat Mamta atau Tabi.
“Makanya Pemprov Papua harus melihat persoalan Mamberamo Raya. Pemprov harus campur tangan ke bawah, agar dibicarakan dan dikembalikan ke wilayah Tabi, bukan masuk wilayah Saireri,” kata Yotam Bilasi, akhir pekan kemarin.
Untuk itu, Yotam Bilasi berharap agar orang yang bukan dari Mamberamo Raya untuk tidak membuat pernyataan terkait masalah di Mamberamo Raya termasuk melalui media massa.
“Entah orang Biak atau Serui, siapapun dia jangan bicara soal Mamberamo Raya. Yang bicara Mamberamo Raya biarlah anak-anak Mamberamo Raya yang lahir di daerah itu,” tandas Yotam Bilasi.
Selain itu, ia juga meminta agar Dewan Adat Mamberamo Raya dan Dewan Adat Tabi segera membicarakan status Mamberamo Raya yang tidak jelas, apalagi sempat terjadi pro kontra ketika ada wacana pemekaran Provinsi Teluk Cenderawasih.
“Bahkan, nanti akan ada demo ke DPR Papua untuk menanggapi dan menjawab persoalan Mamberamo Raya ini,” tekannya.
Untuk itu, Yotam Bilasi kembali mengingatkan agar orang di luar Mamberamo Raya tidak bicara masalah Mamberamo Raya, karena sudah jelas bahwa Mamberamo Raya masuk wilayah adat Mamta atau Tabi.
“Jadi yang bukan orang Mamberamo Raya, jangan bicara soal Mamberamo Raya. Dulu kalian dimana? Tidak pernah bicara pembangunan di Mamberamo Raya. Sejak saya dilahirkan, saya tidak tahu Mamberamo Raya masuk Saireri, tapi yang jelas masuk Tabi,” tegas Yotam.
Yotam mengaku jika masyarakat Mamberamo Raya banyak yang menanyakan status daerah berjuluk Tanah Seribu Misteri itu masuk wilayah adat Saireri atau Tabi.
“Jadi wajar jika saya bicara, supaya ke depan jangan ada masalah batas wilayah adat. Kita bicara tapal batas ini, masalah Mamberamo masuk Saireri ini, itu perlu dijelaskan oleh kita-kita yang duduk ini, supaya masyarakat Mamberamo Raya tahu jika mereka masuk wilayah adat ini, jika masuk Saireri, ya harus dijelaskan,” terangnya.
Untuk itu, sebagai anak Mamberamo Raya, Yotam Bilasi menegaskan, ia menolak jika Mamberamo Raya masuk ke wilayah Saireri. Bahkan, ia meminta agar tidak mempersoalkan jika ia terpilih sebagai anggota DPR Papua jalur pengangkatan melalui adat Saireri.
Namun, kata Yotam Bilasi, apapun harus dibicarakan sesuai dengan aspirasi masyarakat Mamberamo Raya yang meminta agar masuk ke wilayah adat Tabi, bukan Saireri.
“Jadi sekarang Pemprov Papua harus berpikir Mamberamo Raya dengan baik, dan harus diperjelas statusnya masuk ke Tabi sesuai sejarah. Tapi, menurut administrasi itu masuk Saireri, sehingga Pemprov Papua dan Dewan Adat harus meluruskan status Mamberamo Raya ini,” ujarnya.
Bahkan, Yotam berharap agar kedua dewan adat baik Mamta maupun Saireri dapat duduk bersama untuk sepakat Mamberamo Raya masuk wilayah adat mana.
“Itupun kita harus dengar dari masyarakat adat. Jangan kita sendiri, karena kepentingan kita mengaku-ngaku bahwa Tabi atau Saireri. Seharusnya duduk dan dengar dari masyarakat adat supaya lebih jelas, agar ke depan tidak ada masalah lagi,” pungkasnya. (ara/rm)
